Lembaga Survei: 39,8 Persen Tidak Setuju Rencana Pemindahan Ibu Kota

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan lokasi rencana ke Kalimantan Timur.

oleh Harley Ikhsan diperbarui 27 Agu 2019, 04:26 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan lokasi rencana pemindahan ibu kota. Namun, Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan sebanyak 39,8 persen responden tidak setuju dengan usulan tersebut.

Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini terkait pemindahan ibu kota.

"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana pemindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Wibowo, dilansir Antara.

KedaiKOPI menggelar survei pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi seluruh Indonesia. Dalam proses ini, ditemukan 95,7 persen responden dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap pemindahan ibu kota.

Sementara 48,1 persen responden dari Pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota. Responden dari Pulau Sulawesi memiliki persentase terbesar untuk persetujuan terhadap rencana pindahnya ibu kota dengan 68,1 persen.

Kunto Wibowo menjelaskan, belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah pemindahan ibu kota dan minimnya informasi tentang usaha pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif pemindahan Ibu kota, menjadi alasan munculnya reaksi negatif dari penduduk Jakarta.


Harus Dikomunikasikan

Infografis Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. (Liputan6.com/Triyasni)

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan pengumuman lokasi baru ibu kota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, hanya menjadi wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR RI.

Hendri Satrio menambahkan, ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia yang baru. Pertama, ingin cepat memberikan warisan kepada Indonesia.

Kedua, sudah percaya diri DPR akan menyetujui rencana ini melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang di atas 50 persen. Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibu kota yang sudah lengkap dan menyeluruh.

Hendri Satrio menilai rencana pemindahan ibu kota sudah baik. Namun, proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat agar tidak terkesan terburu-buru.

"Alasan utamanya harus disampaikan kenapa ini harus segera pindah, sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim, dan rakyat Indonesia juga bersiap," kata Hendri Satrio.


Margin Error 2,83 Persen

Sebanyak 1.200 responden ambil bagian pada survei KedaiKOPI. Mereka diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini didanai secara swadaya oleh KedaiKOPI.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya