Liputan6.com, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengumumkan struktur kepengurusan DPP periode 2019-2024. Nama dua eks Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy menghilang dari daftar. Keduanya disebut bersinggungan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pada Muktamar 2019 kemarin, keduanya tidak diundang.
Lukman Edy mengaku bakal menjadi 'oposisi' di dalam PKB. Meski tidak menjadi pengurus, Lukman dan Karding tetap kader PKB. Lukman menuturkan bakal lebih banyak melakukan koreksi terhadap kebijakan partai dari luar struktur kepengurusan.
Advertisement
"Saya akan tetap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kebesaran PKB dari luar struktur DPP PKB. Saya akan melakukan koreksi terhadap kebijakan partai yang merugikan partai," ujar Lukman kepada wartawan, Selasa (27/8/2019).
Lukman menyebut, mekanisme kritik di internal PKB tidak berjalan selama 10 tahun. Dia berkata, musababnya tidak ada yang berani mengkritik sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Karenanya, dia berjanji dalam lima tahun ke depan akan menjalankan kembali fungsi kritik terhadap pengurus DPP.
"Fungsi ini yang selama 10 tahun ini tidak berjalan sama sekali. Di internal tidak ada yang berani melakukan kritik terhadap kebijakan Ketum. 5 tahun ke depan saya akan menjalankan fungsi kritik konstruktif kepada pengurus DPP," jelasnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Tidak Cocok
Lukman pun mengakui memang tidak cocok dengan konsep PKB periode 2019-2024. Karena itu, dia sendiri tidak menawarkan menjadi pengurus. Lukman mengungkap, mekanisme pemilihan pengurus baru, setiap pengurus lama bisa mengisi formulir yang berisi pernyataan kesediaan menjadi pengurus kembali.
"Semua pengurus DPP yang lama memang diminta membuat surat pernyataan bersedia menjadi pengurus. Saya tidak mengirimkannya. Alasannya gak cocok saja dengan konsep 5 tahun ke depan paska muktamar Bali," ucapnya.
Diberitakan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah menyelesaikan struktur kepengurusan baru partainya. Tak ada nama Karding atau Lukman Edy. Diketahui, kedua nama itu merupakan mantan sekjen PKB. Posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang awalnya diisi oleh Hanif Dhakiri, kini dijabat Muhammad Hasanuddin Wahid. Hanif menjabat wakil ketua umum.
Pengumuman struktur kepengurusan DPP ini diwakili oleh Waketum Bidang Kesra dan Perekonomian DPP PKB, Ida Fauziyah saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin (26/8).
"Sekretaris Jenderal, Muhammad Hasanuddin Wahid," kata Ida saat membacakan struktur kepengurusan PKB periode 2019-2024.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Advertisement
