Liputan6.com, Samarinda - Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyambut baik keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara di dua tempat di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagian wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan di sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Menurut Edi Damansyah, pemindahan Ibu Kota ke Kaltim merupakan pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan nasional.
Advertisement
Sebab, secara geografis, Kaltim berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga akan memudahkan koordinasi Pemerintah Pusat dengan wilayah seluruh Indonesia. Demikian dilansir dari Antara.
Di sisi lain, dikatakan Edi, dampak percepatan pembangunan yang terfokus di Kaltim, akan dirasakan oleh wilayah di sekelilingnya, seperti wilayah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
"Kita sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bahwa langkah kebijakan ini, kalau versi kita di Kalimantan sangat tepat, karena selama ini yang dibangun pulau Jawa," ungkap Edi di Tenggarong, Selasa (27/8/2019).
Edi Damansyah menyampaikan, selama 74 tahun Indonesia merdeka, jalan trans Kalimantan belum tertata dengan baik. "Kita berharap jalan trans Kalimantan bisa dibangun dengan baik, sehingga perputaran ekonomi bisa lebih cepat," ujarnya.
Menurut Edi, selama ini kontribusi Kutai Kartanegara dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan untuk negara mencapai Rp143 triliun, sedangkan dari Dana Bagi Hasil (DBH), Kutai Kartanegara hanya kebagian Rp3 triliun.
"Kami ingin kebijakan ini selain mendukung pertumbuhan juga memberikan kesejahteraan bagi rakyat," pungkasnya.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasyid menyambut gembira Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara.
"Kami bersyukur akhirnya Kukar ditetapkan sebagai ibu kota negara, tentunya kami di legislatif,eksekutif dan juga masyarakat Kukar menerima baik dan bangga atas keputusan tersebut, " kata Abdul Rasid.
Mewakili masyarakat Kukar, Abdul Rasyid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kukar sebagai ibu kota negara.
Ia berharap keputusan politik pemerintah pusat tersebut segera ditindak lanjuti di tingkat daerah, dengan mempersiapkan lokasi ibu kota yang telah tetapkan dengan sebaik- baiknya.
"Tinggal pemerintah daerah Kaltim mengkoordinasikan kepala daerah kabupaten dan kota di yang terdampak wilayah jadi ibu kota dalam kesiapan itu," tutur dia.
Langkah koordinasi tersebut, kata dia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ibu kota negara.
"Gubernur sebagai komandan di Kaltim diharap bisa mengkoordinasikan kita. Jadi mau tidak mau harus bersinergi semua daerah," tutur Rasyid.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Bupati Penajam Paser Utara
Sementara itu, Bupati Panajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud mengakui, Pemkab PPU telah menyiapkan lahan pemindahan ibu kota negara
"Kami sudah menyiapkan sampai 300 ribu hektare, dan lahan tersebut sudah terbebas dari permukiman, meski sebagian masih ada kebun warga sekitar 40 ribu yang dibutuhkan," jelasnya.
Menurut Abdul Gafur, PPU memiliki areal lahan yang cukup luas, namun jumlah penduduknya cukup sedikit.
Ia mengatakan, luas wilayah PPU sekitar 333 ribu kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 160-170 ribu yang tersebar di empat kecamatan.
"Di kecamatan Panajam sekitar 56 ribu penduduk. Sepaku 24 ribu. Di Waru 12 ribu di Babulu sekitar 24 ribu juga jadi lahan sangat luas," imbuhya.
Dengan telah ditetapkan PPU sebagai salah satu Ibu Kota Negara, maka pihaknya akan segera mengamankan lahan tersebut, sehingga tahapan pemindahan Ibu Kota bisa berjalan sesuai dengan target dan perencanaan.
Advertisement
