Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai kritik Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) salah arah. Menurut Masinton, penentu akhir pimpinan KPK adalah Komisi III DPR.
"Sejak awal teman di koalisi sudah nyinyir, padahal proses pemilihan oleh pansel KPK hanya tahapan awal. Bukan tahapan menentukan," ujar Masinton saat dikonfirmasi, Selasa (27/8/2019).
Advertisement
Masinton mengatakan, Pansel hanya bertugas menyeleksi dan menyaring nama-nama dianggap mumpuni menjadi pimpinan lembaga antirasuah. Pansel akan menyerahkan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Dan oleh Presiden diserahkan ke DPR. Nantinya 10 orang itu akan dipilih menjadi lima orang oleh DPR," kata Masinton.
Dalam proses seleksi itu, mulai dari tes administrasi, tes kesehatan, profil asesment, Pansel tak bekerja sendirian, namun juga melibatkan sejumlah pihak seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Masinton berharap Pansel Capim KPK tak terpengaruh dengan kritikan dari Koalisi Masyarakat Sipil. "Kritik itu biasa, anggap saja suplemen agar Pansel lebih teliti bekerja, jalan terus saja," kata dia.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Tidak Relevan
Masinton mengingatkan Koalisi Masyarakat Sipil bahwa Pansel Capim KPK dibentuk berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Tugas Pansel membantu pemerintah dan DPR untuk menyeleksi pimpinan KPK.
Masinton menegaskan, penentuan terpilihnya lima nama pimpinan KPK ditentukan dalam fit and proper test komisi III. "Kalau teman-teman koalisi mempertanyakan kinerja Pansel, itu tidak relevan," kata Masinton.
Advertisement
