Liputan6.com, Jakarta - Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Dengan adanya pusat pemerintahan baru, maka sejumlah instansi pusat di Jakarta akan dipindahkan.
Beragam reaksi pun bermunculan terkait kebijakan pemindahan ibu kota tersebut. Salah satunya dari pelaku usaha hotel di Bogor, Jawa Barat. Mereka khawatir pemindahan ibu kota bakal berdampak sangat serius terhadap sektor perhotelan.
Advertisement
Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengatakan, kegiatan rapat yang dilakukan pemerintahan di hotel memberikan sumbangan pendapatan besar bagi bisnis hotel.
"Kalau pusat pemerintahan pindah, otomatis Kota Bogor sudah tidak menjadi lagi destinasi MICE (meeting, incentive, convention, dan exhibition) lagi," kata Yuno, Selasa (27/8/2019).
Meskipun dari korporasi atau perusahaan swasta ada yang menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan MICE, jumlahnya hanya sedikit.
"Kota Bogor itu okupansinya di week day terisi oleh pemerintahan yaitu sekitar 60-70 persen," sebut Yuno.
Dia menceritakan, pada 1 Desember 2014, pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan meeting, incentive, convention, dan exhibition.
Kebijakan ini praktis membuat pendapatan pada sektor perhotelan di seluruh Indonesia khususnya Bogor sempat menurun.
"Itu jadi parameter. Ada kebijakan larangan saja pendapatan langsung menurun. Apalagi nanti kementeriannya pindah otomatis tidak ada sama sekali aktivitas," kata Yuno.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Cari Market Baru
Kendati proses pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur masih beberapa tahun lagi, mulai dari sekarang pengusaha hotel di Kota Bogor harus memikirkan bagaimana caranya agar tidak selalu menggantungkan sumber pendapatannya pada acara-acara pemerintah.
"Setelah diumumkan kemarin, artinya pemindahan itu positif dan kita harus cari segmen market baru," ujar dia.
Menurutnya, untuk meningkatan okupansi, hotel fokus pada wisatawan, kalangan pebisnis, dan keluarga dibutuhkan kerja sama antar pelaku usaha perhotelan.
"Membentuk segmen market baru itu mesti barengan, mau dikemas kaya apa. Termasuk meningkatkan kulaitas SDM," kata dia.
Pemkot Bogor juga diharapkan membuat terobosan dalam pemasaran pariwisata dengan mengembangkan atraksi wisata secara periodik. Semisal membuat even seni budaya, kerajinan, kuliner, maupun wisata olahraga yang kerap digadang-gadang Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Pengembangan atraksi wisata secara periodik diharapkan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sehingga usaha jasa perhotelan tetap bergairah dikala pemindahan ibu kota Indonesia.
"Jangan sampai terlena dengan obyek wisata yang ada saat ini. Apalagi daerah Kabupaten Bogor sedang gencar membangun tempat wisata. Kalau kita kan tidak punya lahan lagi, jadi bisa kalah jika tidak punya terobosan," terang
Kondisi tersebut juga bakal terjadi di hotel-hotel kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kebanyakan hotel di sana juga menyasar pasar penyediaan fasilitas rapat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Walaupun banyak objek wisatatapi hari biasa pangsanya dari kementerian untuk kegiatan meeting," terang Boboy Ruswanto, Wakil Ketua BPC PHRI Kabupaten Bogor.
Untuk mengantisipasi hal itu, beberapa pengusaha hotel di Kabupaten Bogor khususnya di kawasan Puncak mulai dari sekarang ancang-ancang membuat rencana mengubah strategi pemasaran.
"Dari kementerian yang menggunakan fasilitas hotel di Kabupaten Bogor saat ini hanya dikisaran 20 persen, karena yang dulu ke Puncak bergeser ke Kota Bogor. Tapi tetap, pemindahan ibu kota ada pengaruhnya," terang Boboy.
Advertisement
