Pemuda Pancasila Undang Jokowi Buka Musyawarah Besar ke-10

Selain membuka acara Musyawarah Besar, Jokowi diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada anggota Pemuda Pancasila.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 28 Agu 2019, 13:21 WIB
Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pemuda Pancasila (PP) mengundang Presiden Jokowi untuk membuka Musyawarah Besar (Mubes) ke-10, yang rencananya akan digelar di Sumatera Utara. Kehadiran Jokowi dinilai penting agar seluruh anggota PP mengetahui program pemerintah lima tahun kedepan. 

"Penting bagi kami setiap mubes itu sebagai mitra pemerintah kita harus tahu juga program-program pemerintah di semua bidang," kata Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Selain membuka, Jokowi diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada anggota Pemuda Pancasila. Japto mengatakan Jokowi akan mengupayakan hadir dalam pembukaan Mubes.

"Beliau mencoba kalau tidak ada kegiatan akan hadir. Jadi nggak bisa langsung dijawab," ucap dia.

Menurut Yapto, Mubes ke-10 PP akan membahas program kerja untuk lima tahun mendatang seperti kemitraan dengan koperasi. Forum itu, kata Japto, juga akan memilih pengurus baru.

"Jadi program disesuaikan dengan yang tidak selesai, apa masalahnya, perlu diganti atau dilanjutkan, bikin program baru," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Singgung Fenomena Intoleransi

Presiden Jokowi saat akan memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional, Jakarta, Senin (16/4). Jokowi mengatakan proyek strategis nasional yang mulai dikerjakan pada 2018 agar segera dieksekusi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Japto mengatakan Jokowi juga bakal menyampaikan soal merebaknya radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

"Tadi ada juga soal kebangsaaan yg disampaikan bapak presiden soal radikalisme intoleransi harus diatasi, supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa nah ini tidak boleh terjadi. Saya rasa bukan hanya PP, semua organisasi wajib untuk itu," jela Japto.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya