Liputan6.com, Beijing - China menyuarakan "ketidakpuasan kuat" terhadap pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh para pemimpin negara G7 yang mendukung otonomi Hong Kong dan menyerukan ketenangan setelah berbulan-bulan protes pro-demokrasi.
"Kami menyatakan ketidakpuasan kami yang kuat dan oposisi tegas terhadap pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin KTT G7 tentang urusan Hong Kong," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang pada konferensi pers di Beijing pada Selasa kemarin, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (28/8/2019).
Baca Juga
Advertisement
"Kami telah berulang kali menekankan bahwa urusan Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China dan bahwa tidak ada pemerintah asing, organisasi atau individu yang memiliki hak untuk melakukan intervensi."
Pada Senin 26 Agustus 2019, pertemuan para pemimpin G7 di Prancis mendukung otonomi Hong Kong sebagaimana tercantum dalam perjanjian tahun 1984 antara Inggris dan China, dan menyerukan ketenangan di kota yang dilanda protes itu.
Tetapi Beijing menuduh pemerintah asing ikut campur. Juru bicara Kemlu China mengatakan G7 "mencampuri" dan "menyembunyikan niat jahat."
Hong Kong telah dihantam oleh lebih dari dua bulan protes atas upaya pemerintahnya yang didukung Beijing untuk mengesahkan RUU ekstradisi yang dilihat lawan sebagai penyok besar dalam otonomi kota.
Sejak itu, protes berubah menjadi demonstrasi luas untuk menuntut kebebasan demokrasi yang lebih besar, memaksa China bergulat dengan krisis politik terbesarnya sejak penyerahan Hong Kong ke Beijing pada tahun 1997.
Sejauh ini, Beijing belum melakukan intervensi atas kerusuhan di kota semi-otonom, meskipun meningkatkan retorika terhadap demonstran Hong Kong dan meningkatkan kekhawatiran bahwa mereka dapat bertindak secara militer untuk memadamkan kekerasan.
Simak video pilihan berikut:
Celah Rekonsiliasi
Sebelumnya pada Selasa 27 Agustus 2019, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan bahwa protes anti-pemerintah telah menjadi lebih serius, tetapi pihaknya yakin dapat menangani krisis itu sendiri.
Lam berbicara di depan umum untuk pertama kalinya sejak demonstrasi meningkat pada Minggu kemarin, ketika polisi menggunakan meriam air dan gas air mata pada pengunjuk rasa, yang melemparkan batu bata dan molotov.
"Kita harus mempersiapkan rekonsiliasi masyarakat dengan berkomunikasi dengan orang yang berbeda ... Kami ingin mengakhiri situasi kacau di Hong Kong," katanya.
Lam mengatakan pemerintah memiliki "toleransi nol" untuk kekerasan dan akan menindaklanjuti "semua kegiatan ilegal".
Ia juga mengatakan tidak akan menyerah pada tuntutan para pemrotes, termasuk pembukaan penyelidikan independen terhadap perilaku polisi.
Kepala eksekutif menolak proposal tersebut, mengatakan waktunya tidak tepat sementara kekerasan di jalan terus terjadi, Al Jazeera melaporkan.
Lebih banyak demonstrasi telah direncanakan dalam beberapa hari mendatang, menghadirkan tantangan langsung ke Beijing menjelang peringatan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober.
Lebih dari 700 orang telah ditangkap sejak demonstrasi dimulai atas undang-undang yang sekarang ditangguhkan yang akan memudahkan pihak berwenang untuk mengekstradisi orang-orang dari bekas koloni Inggris ke daratan China.
Demonstrasi berlangsung selama 12 pekan dan telah menjadi permintaan luas untuk demokrasi yang lebih besar di bawah formula "satu negara, dua sistem" setelah penyerahan Hong Kong ke China oleh Inggris pada tahun 1997.
Advertisement
