Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menerima Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut Ridwan Kamil menyampaikan kritikan kepada Jokowi terkait pemindahan ibu kota ke Kalimatan Timur.
Ridwan yang juga menjadi dosen ilmu perkotaan mengatakan desain pemindahan ibu kota harus dikaji ulang. Sebab menurutnya luas lahan yang disiapkan pemerintah terlalu luas.
Advertisement
"Memberikan masukan soal ibu kota. Masukannya kalkulasinya, luas-luasan yang hasil pengalaman saya sebagai dosen perkotaan, asumsinya terlalu luas. Harus dikaji ulang, jangan sampai menghasilkan kota yang terlalu luas, berorientasi mobil lagi," kata Ridwan Kamil usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
Seharusnya, kata dia pemerintah bisa menerapkan konsep pembangunan seperti Washington DC, Amerika Serikat yang memiliki luas sekitar 17 ribu hektare dan dihuni oleh 700 ribu penduduk.
Menurut dia nantinya masyarakat di masa depan tidak perlu menggunakan transportasi untuk berpergian, cukup dengan berjalan kaki.
"Jangan dibalik. Jangan mendesain ibu kota baru yang mayoritas untuk mobil, untuk bangunan, tapi kemanusiaan, humaniatiknya tidak maksimal," kata pria yang biasa disapan Kang Emil itu.
Mendengar kritikan tersebut, Mantan Gubernur DKI Jakarta kata Emil merespon dengan baik. Dia berharap Jokowi bisa mendengar saran tersebut. Emil berharap, jangan sampai ibu kota baru nantinya seperti Brasil yang setelah 50 tahun dicap sebagai kota yang tidak berhasil.
"Beliau sangat senang mendapatkan input karena ini kan. Jangan sampai kita sibuk dengan cara seperti itu,50 tahun setelahnya mangkrak. Saya mengingatkan saja agar kita merencana jauh lebih matang dan lebih baik. Masukan dari masyarakat juga diterima," ungkap Ridwan Kamil.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Terbagi di Dua Kabupaten
Pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 180 ribu hektare (Ha) untuk lokasi pemindahan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur. Luas lahan tersebut terbagi menjadi dua, sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengatakan, dari total luas lahan ibu kota baru tersebut, kawasan induk yang akan dibangun pertama hanya membutuhkan sekitar 3.000 hektare (Ha). Besaran tersebut tidak menutup kemungkinan akan ditambah seiring pemanfaatan lahan hijau.
"Kita sedang melakukan pendekatan nanti kita akan mengambil 180 ribu Ha ini tidak satu pala mungkin perlu corenya dulu 3.000 Ha," kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Menteri Sofyan menjelaskan pembangunan lokasi pemindahan ibu kota baru tersebut dilakukan secara bertahap. Artinya tidak semua lahan akan secara langsung digunakan untuk pembangunan ibu kota Indonesia tersebut.
"Misalkan tahun depan 100 ribu Ha lagi atau kapan gitu (dibutuhkan) sehigga 180 ribu Ha itu nanti setelah semua menjadi kawasan ibu kota. Termasuk taman nasional yang tidak dikelola dengan baik akan diperkuat itu masuk dalam wilayah ibu kota," kata dia.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
