Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa peletakan batu pertama atau groundbreaking ibu kota baru akan dilakukan pada 2020. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu rencananya dilakukan dalam tiga tahap.
"Kami akan mulai dan sekarang sudah mulai mudah-mudahan pertengahan tahun depan akan kita bisa mulai groundbreaking. Itu target kami," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Basuki menjelaskan, pembangunan tahap pertama adalah pembangunan desain ibu kota baru. Termasuk tata letak kementerian di ibu kota baru.
Baca Juga
Advertisement
"Kita mendesain juga tentang kawasannya setelah kawasannya ditunjuk RTBL nya kayak apa rencana tata bangunan letak-letaknya, dimana DPR-nya dimana istananya dimana kementeriannya dimana perumahannya dimana komersial distriknya," ungkapnya.
Sedangkan tahap kedua pembangunan sarana dan prasarana. Mulai sari pembangunan jalan hingga drainase air bersih.
"Kita menbangun prasarana dasarnya. Jalan-jalannya, drainasenya, air bersihnya. Kita akan mulai dan sekarang sudah mulai mudah-mudahan pertengahan tahun depan akan kita bisa mulai groundbreakingnya. Itu target kami," ucapnya.
Terakhir tahap ketiga pemindahan kementerian-kementerian ke ibu kota baru. Meski begitu, Basuki memahami semua tahapan ini tidak bisa dilakukan jika belum ada payung hukum terkait pemindahan ibu kota.
"Setelah itu baru tahap ketiganya mudah-mudahan bisa dimulai tahun depan," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerintah Ajak Swasta Bangun Perumahan di Ibu Kota Baru
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bersiap untuk merancang pembangunan infrastruktur ibu kota baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satunya pembangunan di sektor perumahan, yang bakal turut melibatkan pihak swasta.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pemerintah akan menggandeng swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan rumah di ibu kota baru.
"Kalau rumah dinas/negara tentu (lewat) APBN. Sedangkan rumah umum (komersil) baru KPBU," ujar Khalawi kepada Liputan6.com, Rabu (28/8/2019).
BACA JUGA
Penyediaan perumahan di ibu kota baru nantinya akan disediakan dua jenis hunian, yakni rumah dinas dan rumah umum. Rumah dinas diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di sana namun tidak dapat dimiliki secara pribadi. Sedangkan rumah umum bakal disediakan pengembang dan dapat dibeli lewat kocek pribadi.
Adapun untuk rumah dinas kelak akan dibangun dalam dua tipe, yakni model rumah susun (rusun) dan rumah tapak atau landed house. Rusun diberikan bagi pejabat eselon II dan ASN lainnya, sementara untuk pejabatan kementerian/lembaga disediakan rumah dinas tapak.
Advertisement
Menunggu Data Pasti
Menurut perhitungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), jumlah ASN yang berasal dari kementerian/lembaga pusat dan bakal ikut pindah ke ibu kota baru mencapai sekitar 180 ribu jiwa. Namun, Khalawi belum bisa memperkirakan berapa banyak rumah dinas yang akan dipersiapkan di ibu kota baru.
"Nanti sabar ya, sedang disusun dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait. Nanti kalau sudah siap akan diinfokan secara resmi," ungkap dia.
Begitu pula terkait slot dana penyediaan rumah ASN, ia belum bisa banyak berkomentar. "Belum juga, sabar ya. Bappenas sedang menghitung," tukas Khalawi.
