Facebook Perketat Regulasi Iklan Politik Jelang Pemilu AS 2020

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang pemilu Amerika Serikat (AS) pada 2020 mendatang, Facebook berupaya memperketat regulasi terkait iklan bermuatan politik di jejaring sosialnya.

Dalam pernyataan yang diterbitkan di Newsroom, Facebook menyebut bahwa upaya itu termasuk "memperkuat proses autorisasi untuk pengiklan AS, yang menunjukkan lebih banyak informasi kepada orang-orang tentang setiap pengiklan. Selain itu, perusahaan juga "memperbarui daftar isu sosial di AS untuk lebih mencerminkan wacana publik di dalam dan di luar Facebook."

"Pada tahun 2018, kami mulai mengharuskan pengiklan untuk terautorisasi sebelum menayangkan iklan tentang isu sosial, pemilihan umum, atau politik," ujar Katie Harbath, Public Policy Director, Global Elections, dan Sarah Schiff, Product Manager. "Kami juga menyimpan iklan-iklan itu di Perpustakaan Iklan, sehingga iklan itu tersedia untuk umum selama tujuh tahun."

Regulasi ini sudah mulai berjalan. Para pengiklan harus sudah memenuhi proses autorisasi yang menginformasikan siapa mereka dan di mana mereka berada.

"Pengiklan juga harus menempatkan penafian (disclaimer) 'Dibayar oleh' (paid for by) pada iklan mereka untuk berkomunikasi dengan siapa yang bertanggung jawab atas iklan tersebut," kata Katie dan Sarah.

Sekitar dua pekan ke depan atau pertengahan September nanti, para pengiklan harus memberikan informasi lebih lanjut tentang organisasi mereka sebelum perusahaan meninjau dan menyetujui penafian iklannya.

"Jika mereka tidak memberikan informasi ini hingga pertengahan Oktober, kami akan menjeda iklan mereka," tutur Katie dan Sarah.