Liputan6.com, Jakarta - Pekan depan hasil kerja pansel capim KPK akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditetapkan 10 orang calon pimpinan KPK.
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, hari ini, Jumat, 30 Agustus 2019 pada pukul 13.30 WIB di lobi gedung KPK, ribuan orang yang peduli terhadap nasib masa depan pemberantasan korupsi akan datang ke KPK. Mereka akan menyatakan bahwa KPK harus dipimpin orang bersih.
Advertisement
"Tokoh-tokoh nasional, akademisi, aktivis antikorupsi, seniman, gerakan mahasiswa, serikat buruh, mantan pimpinan lama KPK dan rakyat datang untuk menjaga KPK dan asa pemberantasan korupsi. Berjuang bersama, bersama berjuang," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2019).
Yudi berharap Presiden Jokowi sebagai pemegang keputusan tertinggi arahnya pemberantasan korupsi di negeri ini mau mendengarkan suara-suara tokoh-tokoh nasional dan masyarakat termasuk yang menyampaikan suara di depan KPK hari ini.
"Sebab KPK hadir untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana termaktub pada sila ke 2 dan 5 dalam Pancasila," katanya.
KPK, lanjut Yudi, harus menegakkan keadilan setegak-tegaknya di bumi Indonesia. KPK independen tidak dibentuk untuk mengamankan kelompok tertentu dan mencelakai kelompok lainnya.
"Sejarah mencatat bagaimana selama ini KPK telah diserang tidak hanya dari luar, namun juga dari dalam. Upaya perubahan legislasi untuk mengebiri kewenangan KPK, sampai dengan kriminalisasi, penyerangan dan intimidasi terhadap pegawai KPK," tandasnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Rekam Jejak
Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih aktif menyuarakan ragam latar belakang calon pimpinan (capim) yang kini masih dalam proses seleksi. Khususnya dengan menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sederet catatan latar belakang capim.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, pihaknya menyambut baik masukan tersebut.
"Hari ini kami bicara tentang bagaimana kita semua bisa mengawal proses seleksi pimpinan KPK ini. Karena ini akan menentukan nasib bisa atau tidaknya KPK bekerja empat tahun ke depan. Kalau dipimpin orang baik akan menjadi efektif. Tapi kalau calon bermasalah dipilih, maka akan ada resiko besar," tutur Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).
Febri menyebut, para pimpinan KPK kini sedang membahas serius usulan tersebut. Yang jelas, pihaknya memastikan data yang telah disampaikan terkait rekam jejak para capim adalah informasi benar, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan dari aspek metode, hingga hasil.
"Ada masukan agar KPK meminta langsung kepada Presiden untuk memperhatikan dan mengambil tindakan menjaga proses seleksi pimpinan KPK. Sehingga diharapkan KPK membawa bukti-bukti data yang bisa diberikan kepada Presiden," jelas dia.
Selain itu, KPK juga telah membeberkan catatan rekam jejak capim ke panitia seleksi (pansel) pada Jumat, 23 Agustus 2019. Bahkan undangan kembali diberikan kepada pansel untuk kembali menelisik riwayat karir para kandidat pada Jumat, 30 Agustus 2019.
"Harapanya tentu saja, jawaban kami terhadap pansel, permintaan bantuan pansel tersebut, itu bisa direspon secara positif, dengan tidak meloloskan calon-calon yang bermasalah. Siapapun yang memimpin KPK ke depan, dari institusi manapun itu bukan satu hal yang terlalu krusial. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang yang berintegritas yang bisa memimpin KPK ke depan," Febri menandaskan.
Advertisement
