Liputan6.com, Jakarta - Bongkar pasang direksi di sejumlah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai berbahaya dan menimbulkan sentimen ketidakpastian bagi pelaku pasar atau investor asing.
Ekonom Insitute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, posisi direktur utama baik untuk BTN dan BRI seharusnya tidak boleh kosong.
Kata dia, posisi strategis dirut tersebut sangat berbahaya jika tidak diisi oleh seseorang. Sebabnya, perombakan dirut bank BUMN menurutnya ialah aksi politik dan bukan hanya aksi korporasi semata.
Baca Juga
Advertisement
"Ada abuse of power, kepentingan Menteri BUMN sangat berbahaya bagi keberlanjutan bisnis BUMN. Apalagi sekarang memasuki injury time sebelum pelantikan kabinet baru," tuturnya kepada Liputan6.com, Jumat (30/8/2019).
Bhima melanjutkan, keputusan Menteri BUMN mengganti beberapa direksi sesuka hati merusak tata kelola bank BUMN sendiri.
"Bisa dibayangkan Suprajarto yang merintis karier di BRI (UMKM) kemudian dilempar ke bank BTN yang fokus bisnisnya berbeda (KPR) ini jelas merusak jenjang karier dan tata kelola BUMN," ujarnya.
"Imbasnya kinerja Bank BUMN akan terganggu. Karyawan dan direksi mengalami demotivasi. Karena perombakan direksi dan komisaris bank bumn tidak berdasarkan pada penilaian kinerja," lanjut dia.
Baru Diangkat, Suprajarto Mundur dari Dirut BTN
Sebelumnya, Suprajarto menyatakan mundur dari Dirut PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Padahal baru beberapa jam lalu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN menetapkan dirinya menggantikan Maryono menjadi orang nomor satu di BTN.
"Saya tidak dapat menerima keputusan itu. Untuk itu saya memutuskan mengundurkan diri dari keputusan RUPSLB tersebut," kata dia di Restoran Tesate Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Dalam pernyataan tersebut, Suprajarto juga mengklaim tidak dilibatkan dalam proses pemilihan direksi BTN tersebut. "Saya enggak diajak bicara," tegasnya.
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis ini. Rapat tersebut memutuskan adanya penggantian Direktur Utama (Dirut) semula Maryono menjadi Suprajarto. Suprajarto sendiri sebelumnya merupakan Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
“Susunan pengurus bank sesuai hasil RUPSLB ini diharapkan dapat memperkuat kinerja perseroan dalam memenuhi target bisnis sekaligus menjawab tantangan masa depan. Kami optimistis menjadikan soliditas pengurus bank sebagai modal dan semangat untuk menjadikan kinerja bisnis BTN menjadi lebih baik,” kata Corporate Secretary BTN Achmad Chaerul menjelaskan usai pelaksanaan RUPSLB BTN di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Advertisement
Kementerian BUMN Bantah Suprajarto Tolak Jadi Dirut BTN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) hari ini mencopot Maryono dari posisinya sebagai direktur utama. Sebagai penggantinya, ditunjuk Suprajarto yang terhitung masih menjabat sebagai direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Namun, beredar kabar kurang sedap bahwa Suprajarto menolak posisi sebagai dirut baru di bank buku III tersebut.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menegaskan bahwa penunjukkan Suprajarto sebelumnya sudah dikomunikasikan terlebih dahulu.
"Sudah (dikomunikasikan)," kata dia saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Dia mengaku belum mengetahui perihal kabar penolakan menjadi Dirut BTN tersebut. "Saya belum tahu kalau Suprajarto menolak," ungkapnya.
Dia menegaskan, perombakan susunan dalam bank plat merah tersebut merupakan penugasan yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan.
"Sebagai pasukan ini kan masalah penugasan mau atau tidak," ujarnya.
