Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menemui sejumlah tokoh dan pemuda Papua. Pertemuan itu guna menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Papua.
Dalam pertemuan itu, Wiranto menegaskan, tak ada pembicaraan soal referendum. Ia mengatakan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia.
"Kesempatan itu tidak bicara referendum. Tidak bicara kemerdekaan. Karena NKRI harga mati. Papua dan Papua Barat telah menjadi bagian sah dari Indonesia," kata Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Wiranto, dalam pertemuan itu pihaknya membahas mengenai upaya menghentikan kerusuhan di Papua dan sekitarnya. Berbagai usulan dari para tokoh dan pemuda Papua telah dicatat pemerintah.
Namun, Wiranto mengaku, tidak mungkin usulan tersebut dilakukan jika masih terjadi kerusuhan di Papua.
"Disampaikan oleh tokoh masyarakat tentang yang harus diperbaiki. Tapi tidak mungkin harapan itu, saran itu kita bangun sambil kita rusuh. Rusuh dihentikan dulu tenang dulu, maka kita baru dialog," terangnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Rapat Terbatas Bahas Papua
Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait penanganan di Papua. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar terus menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Cendrawasih itu.
Rapat digelar bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Tito Karnavian, Sesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta Jumat (30/8/2019).
"Rapat terbatas kita bahas mengenai penanganan di Papua dan saya berharap disampaikan jaga keamanan dan jaga ketertiban," kata Jokowi saat membuka ratas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Dia meminta, agar siapapun yang melanggar hukum ditindak tegas. Tidak ada toleransi bagi perusuh dan pihak yang berbuat anarkis.
"Juga memerintahkan aparat keamanan menindak tegas siapa pun yang lakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun dan saya dapat laporan hukum dilakukan baik aparat hukum maupun oknum sipil maupun militer yang lakukan tindakan itu juga dikerjakan tanpa kecuali," tegas Jokowi.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
