Liputan6.com, Jakarta - Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mulai terlihat titik terangnya. Pasalnya, Kongres HMI ke XXXI telah ditetapkan pada Pleno II PB HMI di Pulau Tidung dengan menetapkan Kota Palembang sebagai tuan rumah kongres.
Namun, pascapenetapan agenda kongres ke XXXI di Kota Palembang, terdapat sejumlah oknum Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) yang ingin menjegal pelaksanaan kongres HMI tersebut.
Advertisement
Menurut Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) PB HMI, Safrudin Abas membenarkan bahwa kongres XXXI HMI adalah tanggung jawab mandataris Kongres sebelumnya, dan tidak bisa diintervensi pihak manapun.
“Kongres Ambon yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu telah melahirkan Saddam Al Jihad sebagai Ketua Umum PB HMI periode 2018-2020. Maka, Saudara R. Saddam Al Jihad beserta pengurusnya bertanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan kongres berikutnya,” jelas Safrudin melalui sambungan telepon dalam keterangannya, Sabtu (31/8/2019).
Safrudin yang juga dipercaya sebagai Kordinator SC Kongres menyesalkan sikap sejumlah oknum yang mengatasnamakan PB HMI dan oknum MN KAHMI yang tidak bijaksana menentukan sikap di tengah konflik internal PB HMI.
“MN KAHMI sepatutnya menjadi wasit dalam setiap dinamika HMI. Di semua tingkatan kepengurusan, bukan malah menjadi playmaker konflik," sesalnya.
Safrudin mengimbau seluruh Pengurus Badko dan Cabang se-Indonesia agar segera melakukan Konfercab jika sudah melewati batas waktu periodesasinya, dan menjaga stabilitas pengkaderan guna menyukseskan Kongres HMI XXXI di Palembang.
“Pengurus Badko dan HMI Cabang seIndonesia tidak perlu terprovokasi atau terpancing dengan oknum yang mengatasnamakan PB HMI dan sikap sensasional oleh sejumlah MN KAHMI yang diduga ingin menjegal proses kesiapan Kongres HMI. Percayalah, Saddam adalah Ketum PB HMI yang sah,” tutupnya.
