Liputan6.com, Jakarta - Lesunya ekspor kerajinan tangan (handicraft) di tingkat nasional maupun lokal, lebih khususnya di Bali harus segera mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah maupun pusat.
Untuk itu, Pemerintah diminta lebih gencar membantu para Industri Kecil Menengah (IKM), mulai dari fasilitas-fasilitas seperti desain maupun hal-hal seperti pameran.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) Bali, Dharma Siadja dalam diskusi Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Handicraft dan Program Ekspor.
Baca Juga
Advertisement
“Kami mengharapkan FGD kali dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kerajinan Bali ekspornya. Kami sangat mengharapkan sekali ada fasilitas dari pemerintah supaya bisa meningkatkan kerajianan ekspor Bali. Utamanya adalah fasilitas-fasilitas hal desain dan pameran,” ucap Dharma dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (31/8/2019).
Menurutnya, pemerintah harus memberikan fsilitas pameran, baik di dalam negeri dan luar negeri. Karena tanpa pameran masyarakat tidak akan tahu barang-barang atau desain-desain bagus yang bisa dihasilkan.
Dharma mengatakan, ASEPHI Bali sangat mendukung pemerintah dalam hal peningkatan ekspor handicraft keluar negeri.
“Kami dari ASEPHI Bali sangat mendukung sekali program pemerintah dalam hal peningkatan ekspor. Itu juga jangan sampai dana-dana yang biasa diberikan sebagai fasilitas IKM dipotong atau dikurangi malah harus ditingkatkan untuk para IKM untuk pameran di luar negeri,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dharma juga meminta agar terkait dengan masalah dokumen-dokumen tambahan dari beberapa lembaga harusnya bisa di persingkat.
“Jangan lagi ada aturan-aturan tambahan dan juga masalah pembiayaan. Banyak juga IKM susah mendapatkan biaya untuk melakukan kegiatan ekspor,” ucap Dharma.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Perbedaan Data Eskpor
Selain itu, Dharma menyoroti terkait perbedaan data ekspor yang dikeluarkan oleh lembaga Disperindag, BI, BPS, dan Bea Cukai. Ia berharap kedepannya ada singkronisasi data dari keempat lembaga terkait.Lebih lanjut Dharma mengungkapkan, penurunan ekspor handicraft berdampak pada tenaga kerja. Banyak pengrajin yang mulai beralih profesi.
“Banyak mereka yang sudah tidak mempunyai pekerjaan dan beralih pekerjaan menjadi tukang petik buah.Setiap tahun hampir terjadi pemerosotan 2 persen yang kami temukan. Dan kita juga bisa lihat dari kenyataan dilapangan didaerah pedalaman daerah ujung yang merupakan sentra-sentra kerajinan kayu di bali,” tutur Dharma.
Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Eko Rudi Hartono mengatakan sangat mendukung ekspor para IKM. Terbukti dengan adanya kebijakan Dirjan Bea Cukai Kite IKM untuk kemudahan Impor tujuan Ekspor.
“Apa itu Kite IKM adalah layanan bebas biaya masuk dan tidak dipungut ppn untuk bahan baku impor dan mesin tujuan barang jadinya untuk diekspor,” kata Eko ditempat yang sama.
Eko menuturkan, saat ini sudah pusat logistik berikat untuk IKM yaitu barang baku IKM bisa ditimbun selama 3 tahun dipusat logistik tanpa bayar biaya masuk dan pajak impor dan bisa dikeluarkan dari pusat logistik tersebut secra mencicil tidak penuh.
“Dan bea cukai sudah memiliki klinik kepabeanan temen-temen para pengusaha IKM bisa memanfaatkan klinik kepabeanan. Kami di bea cukai ada agen fasilitas untuk mempotensi tentang kinerja di industri yang ada di Bali besar menengah kecil,” tuturnya.
Advertisement
