Liputan6.com, Jakarta - Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota baru bakal berlokasi di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.
Terkait rencana tersebut, Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB pun menanggapinya dengan sejumlah usulan untuk pemerintah.
"Kami mengusulkan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dapat menjadi momentum untuk menuju Indonesia Cerdas," kata Ketua Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB Prof Suhono Harso Supangkat dalam keterangan (1/9/2019).
"Yang tentunya didukung oleh pemerintahan serta tata kelola yang cerdas, infrastruktur (fisik dan digital) yang cerdas, serta masyarakat yang cerdas."
Baca Juga
Advertisement
Ia menjelaskan, pemerintahan yang cerdas mampu bertindak dengan cepat dan akurat berbasis fakta serta analisis yang dilakukan dengan cara-cara cerdas (efektif dan efisien).
"Dengan dukungan “Smart ASN” yang memiliki talenta, kompetensi, serta kultur cerdas serta dapat menjadi model Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional," ucapnya.
Adapun Smart ASN akan menjadi bagian dari brainware dalam menciptakan smart government, termasuk meng-capture big data, mengolah big data, dan membangun artificial intelligence dalam membantu berjalannya pemerintahan.
Dapat Berkembang Lebih Fleksibel
Menurutnya, sebagai kota, ibu kota negara harus hidup. Ia perlu dirancang menjadi kota layak huni. Kota yang mampu mengantisipasi dinamika perkembangan secara lebih flexible dan agile daripada presedennya dan juga kota-kota lain di Indonesia.
Dalam konteks penataan ruang, perencanaan tata ruang dengan discretionary zoning dapat diadopsi dengan tetap mengutamakan fungsi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan di masa mendatang.
"Posisi ibu kota negara di Pulau Kalimantan berimplikasi pada semakin besarnya bobot lingkungan sebagai variabel perencanaan," katanya.
Advertisement
Perlu Disiapkan Sejalan dengan Pembangunan Infrastuktur
Disarankannya, teknologi yang menyebabkan disrupsi pemerintahan dan perkotaan cerdas di masa depan, perlu disiapkan seiring dengan pembangunan infrastruktur maupun tata kelolanya.
Karena pada hakekatnya teknologi tersebut juga bersatu dengan prasarana maupun sarana perkotaan.
Komponen smart people dalam smart city juga menjadi hal yang penting menjadi prioritas. Ibu kota negara perlu adaptif terhadap teknologi tetapi juga inklusif bagi masyarakat lokal.
Peningkatan kapasitas semestinya menjadi bagian dari agenda. Pendekatan kolaboratif dibutuhkan untuk merealisasikan ibukota negara yang ideal untuk masa depan Indonesia.
"Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB mengusulkan suatu Framework Pembangunan Kota Cerdas. Framework ini bisa diterapkan untuk Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Propinsi maupun Kota Kota umum lainnya. Framework ini berisi pemahaman akan sumber daya dan enabler (pengungkit) hingga layanan kota," tutupnya.
(Ysl/Isk)
