Liputan6.com, Cirebon - Wacana dipilihnya Cirebon sebagai salah satu kandidat Ibu Kota Jawa Barat terus bergulir. Bahkan pemindahan ibu kota ke Cirebon dikabarkan bagian dari upaya upaya Pemprov Jabar salah satunya menata Jawa Barat bagian timur.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, wilayah Jabar bagian timur memiliki dasar sarana yang memungkinkan sebagai pusat pemerintahan yang baru.
Namun, secara umum dia menyerahkan perkembangan wacana tersebut kepada masyarakat. Sebab, belum ada pembahasan spesifik terkait wacana tersebut, yang secara normatif akan ditindaklanjuti dengan tahapan pembahasan di DPRD Provinsi Jabar maupun tahapan lain.
Baca Juga
Advertisement
"Jabar Timur sarana dasar sudah terpenuhi, makanya sekarang sedang dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) di Jabar," katanya usai menghadiri sidang paripurna istimewa dalam rangka HUT Ke-650 Kota Cirebon, Minggu (1/9/2019) di Gedung DPRD Kota Cirebon.
Dari ketiga opsi daerah kandidat ibu kota baru, masih diperlukan penelitian dan kajian akademis. Dia mengaku, pemindahan pusat pemerintahan baru sebatas keinginan pemerintah.
Oleh karena itu, dia menunjuk masyarakat atau publik sebagai pembuat keputusan.
"Kami akan menangkap aspirasi publik dan bersama DPRD akan merumuskan harapan dan keinginan masyarakat," ungkap pria yang akrab disapa Uu itu.
Dia mengaku wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar telah dirapatkan oleh Gubernur Ridwan Kamil dan dirinya bersama instansi teknis terkait di tingkat provinsi. Namun, hal itu tergantung proses politik yang berkembang di Jawa Barat.
Keinginan Bersama
Dia menegaskan, pemindahan pusat pemerintahan harus menjadi keinginan bersama, bukan sekedar keinginan pemerintah maupun segelintir orang. Dia tak menghendaki wacana pemindahan ibu kota sebagai sebuah polemik di tengah publik.
"Pemindahan pusat pemerintahan sekedar ide pemimpin karena pemimpin harus punya ide, inovasi, supaya nggak ketinggalan," ujar dia.
Pada kesempatan tersebut, Uu bersama Ridwan Kamil menghendaki adanya masukan positif dari masyarakat.
"Konsep RK dan saya bukan dari atas atau pemerintah ke bawah atau masyarakat, melainkan bottom-up dari bawah ke atas. Kami tampung aspirasi orang yang suka dengan ide ini maupun yang tidak, silakan beri kami alasan," ujar dia.
Disinggung urgensi pemindahan pusat pemerintahan, dia hanya meminta untuk melihat pada situasi yang ada. Uu sendiri mengaku kerap menghadapi lalu lintas yang padat hingga macet.
Pada situasi tertentu dia mana dia membutuhkan kehadiran kepala dinas, misalnya, Uu mengungkapkan harus menunggu cukup lama kedatangan orang yang dinantinya itu. Namun apabila kantor pemerintahan dipusatkan di satu area dapat memangkas waktu.
"Tapi, macet dan sebagainya itu memang bukan alasan untuk tidak memberi pelayanan prima kepada masyarakat," tegas Uu.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal mengkaji tiga wilayah yang berpeluang menjadi ibu kota provinsi yang baru. Ketiga wilayah tersebut yaitu Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka), Tegalluar (Kabupaten Bandung) dan Walini (Kabupaten Bandung Barat).
Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku serius mengkaji peluang pindahnya Ibu Kota Jabar dari Kota Bandung. Emil mengatakan kajian tersebut sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
