Ma'ruf Amin: Papua Tak Bisa Diselesaikan Hanya Melalui Keamanan

Liputan6.com, Jakarta - Cawapres terpilih, KH.Ma'ruf Amin meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Papua tidak selalu mengedepankan hukum, namun menggunakan pendekatan kebudayaan. Sehingga kesalah pahaman tidak terjadi lagi di Bumi Cendrawasih.

"Kami sudah berbincang supaya penyelesaian Papua itu tidak hanya dilakukan pendekatan keamanan dan penertiban, tapi juga perbaikan, pendekatan budaya," kata Kyai Ma'ruf, ditemui di Ponpes Syekh Nawawi Al Bantani, Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (03/09/2019).

Kiai Ma'ruf mencontohkan penyelesaian Papua di zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang menghargai masyarakat Bumi Cendrawasih dengan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua.

Pada 30 Desember 1999, Gus Dur membuat pertemuan dengan tokoh Papua dan mengetahui makna lambang Bendera Bintang Kejora. Lambang itu dimaknai oleh masyarakat Papua sebagai simbol Kuasa Tuhan. Hingga ahirnya bendera itu saat zaman Gus Dur boleh dikibarkan dengan syarat lebih rendah dibandingkan bendera Merah Putih.

Semenjak Gus Dur lengser', bendera Bintang Kejora kembali dilarang berkibar.

Kemudian muncul Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 tahun 2007, dalam Pasal 6 Ayat 4 yang melarang penggunaan simbol berupa bendera, lagu, dan logo terkait separatisme. Dalam hal ini termasuk bintang kejora yang kerap digunakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan gerakan politik lainnya.

"Karena itu, seperti apa langkah-langkahnya PBNU yang merumuskan. Gus Dur juga kan mendekati Papua dengan mengubah nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Karena itu, orang Papua kepada Gus Dur khususnya dan NU, sangat simpati menghargai," terangnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: