Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII), Indonesia ICT Institute bersama IndoTelko menggelar polling online untuk membantu Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyusun kabinet dan lembaga pendukung.
Kementerian dan lembaga yang diusulkan untuk mendapat menteri dengan sektor digital meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemendikbud, Bekraf, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Baca Juga
Advertisement
Proses kurasi mendapatkan 27 nama yang diadu untuk mendapat tanggapan publik dan warganet lewat polling. Polling ini dilakukan pada 1-31 Agustus 2019.
Berdasarkan hasil polling, kandidat yang paling banyak dipilih oleh warganet menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) adalah Gatot S. Dewa Broto. Gatot kini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Sementara masih pada polling sebagai Menkominfo, posisi kedua adalah Ismail yang kini menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo.
Kemudian, pada posisi ketiga yang mendapat polling paling tinggi adalah Alex J Sinaga. Alex sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Telkom.
Selain Menkominfo, sejumlah nama lain yang direkomendasikan sebagai menteri sesuai hasil polling terbanyak adalah:
Sejumlah Rekomendasi Menteri Lainnya
Mendikbud: Rhenald Khasali
Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi,
Menteri Pariwisata: Arief Yahya
Menteri Perdagangan: Erick Thohir
Menteri Perindustrian: Budi Gunadi Sadikin
Menteri BUMN: Achmad Baiquni
Menteri Ristekdikti: Ilham Habibie,
Kepala Bekraf: Nadiem Makarim
Kepala BSSN: Semuel Abrijani Pangerapan
Advertisement
Bukan Pesanan
Direktur LPPMII Kamilov Sagala mengatakan, pihaknya mengkurasi nama-nama tokoh digital tanah air tanpa ada titipan atau pesanan.
"Nama-nama yang diseleksi merupakan nama yang sesungguhnya dikenal masyarakat dan memiliki rekam jejak di sektor digital, kemudian dipilih oleh publik secara online secara sebulan," kata Sagala.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menjelaskan, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun, nama-nama yang dipilih publik bisa menjadi pertimbangan dalam membangun ekonomi digital ke depannya.
Heru juga mengusulkan ke depan ada Kementerian yang mengatur segala spesifik mengenai ekonomi digital dengan dua skenario:
"Pertama dengan menggabungkan Kemkominfo dengan Bekraf menjadi kementerian Ekonomi Digital dan Kreatif. Kedua merevitalisasi Bekraf menjadi Kementerian Ekonomi Digital dan Kreatif," tuturnya.
(Tin/Isk)
