Liputan6.com, Vladivostok - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mendorong agar lebih banyak tenaga kerja Indonesia yang magang di negara-negara Eropa dan Asia (Eurasia). Ini Menteri Bambang ungkap ketika berbicara di acara Human Capital for New Eurasia di Vladivostok, Rusia.
Menteri Bambang berkata Eurasia memiliki wilayah luas yang menyumbang 66 persen perekonomian dunia. Pengembangan SDM diperlukan agar produktivitas tenaga kerja dunia tetap terjaga, dan maka dari itu butuh kolaborasi antar negara Eurasia.
Baca Juga
Advertisement
"Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi di antara negara-negara Eurasia terkait, yaitu melalui pengakuan sertifikasi profesi secara universal, kemitraan lembaga pendidikan seperti pertukaran dosen, guru, atau siswa, kolaborasi penelitian di antara lembaga penelitian Eurasia, serta pelatihan dan pemagangan antaran negara," ujar Menteri Bambang di Vladivostok pada Rabu (4/9/2019) waktu setempat.
Pendidikan diakui menjadi fokus bagi tenaga kerja di Indonesia. Bappenas mencatat Angka Partisipiasi Sekolah (APS) memang tinggi, tetapi kualitas pendidikan rendah Pasalnya, penelitian menyebut tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi di Indonesia masih tidak jauh lebih baik ketimbang lulusan SMA dan SMP di Denmark.
Menteri Bambang menyebut pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja untuk Industri 4.0. Program magang di luar negeri pun menjadi salah satu pilihan.
"Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan untuk meningkatkan kurikulum pelatihan soft skills dan hard skill yang terkait dengan Industru 4.0., mendorong pelatihan kejuruan berbasis kompetensi dan program magang, serta meningkatkan kualifikasi, persyaratan, dan operasi lembaga sertifikasi profesional di semua negara Eropa-Asia," pungkas kepala Bappenas.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Bappenas: Ibu Kota Pindah Paling Lambat di 2024
Presiden Jokowi telah mengumumkan lokasi ibu kota baru yaitu di sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara. Setelah pengumuman ini, maka akan mulai dipersiapkan pembangunan hingga proses pemindahan.
Menteri Bambang mengatakan, usai diumumkan oleh Presiden Jokowi, pihaknya akan segera menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan pembangunan dan pemindahan ibu kota.
"Jadi hari ini kita sudah dengar penetapan, kemudian segera ditindaklanjuti dengan penentuan lokasi, akan melibatkan Gubernur. Kita akan siapkan naskah akademi untuk RUU ibu kotatersebut," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.
Dia menjelaskan, pada 2020 akan masuk fase persiapan sampai finalisasi dokumen yang diperlukan seperti masterplan, building desain, sampai dasar UU. Pemerintah juga siapkan mulai dari penyaiapan lahan, pembanguna infrastruktur yang akan dimulai di akhir 2020.
"Itu sudah mulai konstruksi paling lambat akhir 2020. Sudah dimulai proses pembangunannya," ungkap dia.
Menurut Bambang, nanti pemerintah akan mendetailkan seluruh proses pemindahan ibu kota. Meski demikian, dia memastikan paling lambat pada 2424 ibu kota sudah dipindahkan.
"Periode pemindahan sudah dilakukan nanti kita detailkan begitu sudah ketahuan progres pembangunannya. Pada 2024 paling lambat kita sudah pindahkan, jadi paling lambat 2024 kita sudah pindah," tandas dia.
Advertisement
Kadin: Pengusaha Siap Investasi di Ibu Kota Baru
Keputusan dimana lokasi tepatnya Ibu kota baru tinggal menunggu waktu. Pemerintah saat ini tinggal menunggu dua kajian terakhir dari Bappenas perihal pemindahan Ibu kota ini.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Raden Pardede mengatakan, pengusaha siap ikut andil berinvestasi pasca Pemerintah memutuskan lokasi final Ibu kota barunanti.
"Kita masih melihat dulu kepastiannya lokasinya. Jika sudah fix dan kita lihat seluruh masterplan (Pemerintah) dan tahapan perpindahan, pengusaha tentu akan ada yang akan masuk kesana," tuturnya kepada Liputan6.com, Senin (26/8/2019).
Seirama, Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyebutkan, pemindahan Ibu kota baru memang dapat menjadi salah satu alternatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Apalagi, perlambatan ekonomi dunia kian semakin nyata. Ibu kota baru, lanjut dia, dapat memanfaatkan momentum ketidakpastian ekonomi tersebut untuk menstimulus perekonomian.
"Dari sisi pengusaha, keputusan Pemerintah memindahkan Ibu kota tentu memunculkan banyak peluang-peluang baru dan secara alami akan berupaya memanfaatkan peluang-peluang tersebut," kata dia.
"Dan peluang-peluang sudah akan muncul sejak proses pembangunan. Saya yakin pengusaha akan antusias dengan adanya peluang-peluang baru yang memang sangat dibutuhkan ditengah melambatnya perekonomian global," ujarnya. 3 dari 4 halaman Pengusaha Bakal Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintah belum memutuskan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta. (Liputan6.com/JohanTallo)Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng memperkirakan, ibu kota baru akan tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan seperti yang direncanakan. Pusat-pusat ekonomi, terutama pusat korporasi tentu akan ikut pindah ke ibu kota baru.
"Saya juga menduga, meskipun pindah hanya pusat pemerintahan pada tingkat tertentu BUMN juga akan melihat peluang untuk itu. Dia akan pindah, mungkin kantor-kantor pusat BUMN selain ada di Jakarta juga akan ada di sana," kata dia dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (24/8).
Menurut dia, salah satu alasan kenapa kota seperti Jakarta juga kemudian menjadi pusat bisnis karena karakteristik para pengusaha yang tentu ingin ada dekat dengan pemerintah. Dengan demikian komunikasi dengan pemerintah menjadi lebih mudah.
"Bahkan kalau melihat karakter para pelaku usaha kita dimana kantor pusat itu memang didirikan di ibu kota baru itu pertimbangannya biar dekat dengan pemerintahnya, biar gampang lobinya. Kan dia butuh lobi," ungkapnya.
Karena itu, lanjut Robert, meskipun dalam rencana yang akan dipindahkan hanya pusat pemerintahan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pusat bisnis juga akan ikut hijrah ke ibu kota baru.
"Jadi memang secara formal pindah ibu kota (pusat pemerintahan). Tapi pusat-pusat ekonomi sedikit banyak akan bergeser ke sana, karena dunia usaha butuh kedekatan dengan pihak pemerintah," tandasnya.
