Liputan6.com, Jakarta - Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK-PB HMI) kembali merespons adanya sekolompok kader HMI yang melakukan gerakan inkonstitusional dengan menyelenggarakan Pleno II ilegal di Bogor.
Kordinator MPK PB HMI, Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa pleno itu hanya dihadiri tidak lebih seperempat jumlah cabang HMI se-Indonesia yang berjumlah 219 cabang, bahkan mereka hanya mengikuti pembukaan.
Advertisement
“Kita mendata tidak lebih dari 40 cabang, dan cabang-cabang yang hadir hanya mengikuti pembukaan, namun tidak mengikuti pleno. Kami juga menemukan ada komisariat yang dilibatkan dalam rapat pleno ll abal-abal tersebut," ujar Syafi’i di Aula Sekretariat PB HMI, Jakarta (5/9/2019).
"Kami minta saudara Arya ikut Latihan Kader I kembali dan yang bersangkutan harus sadar bahwa dirinya telah di-rushuffle paska Pleno I Lampung,” imbuh Syafi’i.
Disamping itu, lanjut dia, MPK PB HMI juga merespons langkah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang mengintervensi konflik dalam kubu HMI. Syafi’i menyatakan, apa yang dilakukan KAHMI tergolong offside, apalagi secara organisasi tidak ada hubungan antara KAHMI dan HMI.
“Statement KAHMI saya pikir Bang Hamdan Zoelfa Offside, tidak mengerti AD/ART HMI. KAHMI Sebagai wadah organisasi alumni HMI. Kami juga sedang melakukan telaah hukum terkait poin-poin yang akan kami sampaikan ke KAHMI,” ujarnya.
Untuk itu, MPK HMI meminta semua pihak yang tergabung dalamn HMI tidak perlu mengindahkan seruan Majelis Nasional KAHMI (MN KAHMI). Karena tidak ada hubungan struktural antara MN KAHMI dan PB HMI. MPK-pun menyatakan sikap bahwa Respiratori Saddam Al-Jihad adalah Ketua Umum sah sesuai mandataris Kongres.
“Sampai detik ini, Ketum PB HMI adalah Saddam. Itu artinya yang mengaku-ngaku sebagai pejabat ketua umum itu adalah inskonstitusional. Pernyataan Bang Hamdan tidak tepat. Menurut hemat kami, bukanya mendinginkan suasana, namun justru memperpanas situasi. Harusnya bang Hamdan bisa menyejukkan situasi di PB HMI saat ini, bahkan beliau terlalu jauh masuk dalam dinamika di PB HMI,” tukasnya.
Mandataris Kongres
MPK PB mengingatkan bahwa mandataris kongres bertanggung jawab untuk melaksanakan kongres dan harus menghilangkan tradisi konflik HMI. Tentu banyak orang yang tidak suka, sehingga memunculkan banyak gerakan tambahan.
MPK berharap PB HMI bisa solid menuju Kongres Palembang sebagaimana yang dimandatkan pada kongres di Ambon yang memandatkan Ketua Umum R Saddam Al Jihad sebagai penanggung jawab kongres.
Advertisement
