Liputan6.com, Jakarta - Diduga picu kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Benny Wenda kini tengah diburu pemerintah. Berbagai langkah kini tengah ditempuh agar pria kelahiran Lembah Baliem, 17 Agustus 1974 itu ditangkap.
Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah akan langsung menangkapnya bila berada di Indonesia. Sayangnya, Benny Wenda kini telah menetap dan menjadi warga negara Inggris.
Advertisement
"Masuk ke Indonesia saya tangkap atau kita tangkap. Kita proses," ungkap Wiranto di kantonya, Rabu, 4 September 2019.
Lantas, siapa Benny Wenda?
Dia adalah Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Terhitung sejak 2003, Benny Wenda telah menetap dan menjadi warga Inggris. Terkait kerusuhan di Papua, pria berumur 45 tahun itu diduga menjadi salah satu provokator yang menyebarkan konten hoaks.
Selain Benny Wenda, pemerintah tengah berusaha menangkap satu aktor intelektual lainnya, yaitu Veronica Kuman. Dia dikaitkan dalam insiden pengepungan Asrama Mahasiswa Papua, di Surabaya hingga kerusuhan di Papua, pecah.
Berikut ini sejumlah aksi-aksi yang dilakukan Benny Wenda di luar negeri terkait Papua:
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Sebar Hoaks di Luar Negeri
Jejak digital Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda di luar negeri terus ditelusuri.
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Benny Wenda sebagai salah satu provokator yang menyebarkan konten hoaks hingga memicu kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
"Provokasi melalui konten-kontennya baik narasi-narasi foto, maupun video," kata dia.
Dia pun memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan berita hoaks ke kenalannya yang tinggal negara Eropa, Asia Pasifik hingga ke Afrika.
"Itu sudah dipantau untuk jejak digitalnya dari hasil pembicaraan, kemudian konten-konten yang berhasil disebar oleh yang bersangkutan kepada kelompok-kelompoknya," tambah Dedi.
Namun demikian, proses hukum terhadap Benny Wenda harus melalui diplomasi. Dalam hal ini, menjadi ranah Kementerian Luar Negeri.
Advertisement
Minta Bantuan Australia
Tak hanya sebar konten hoaks, Benny Wenda kembali berulah dengan meminta bantuan Perdana Menteri Australia Scott Morrison untuk mengutuk tindakan keras Indonesia terhadap demonstran pro-kemerdekaan.
"Saya berharap Perdana Menteri Australia akan membuat pernyataan tentang situasi saat ini. Kami perlu Australia untuk keluar dan membuat pernyataan publik tentang krisis kemanusiaan di Papua Barat," kata Benny.
Selain itu, Benny juga meminta rakyat Australia keluar untuk mendukung Papua Barat dengan cara yang sama yang mereka lakukan untuk Timor Leste.
Memberi Informasi Palsu ke Luar Negeri
Menko Polhukam Wiranto mengatakan, Benny Wenda acap kali menyebarkan informasi palsu, khususnya ke luar negeri.
"Kalau Benny Wenda ini sejak dulu aktivitasnya sangat tinggi, sangat memahami luar negeri termasuk memberikan informasi palsu. Dan kita sudah tahu memang, mereka selalu melakukan provokasi di luar negeri, seakan-akan Indonesia tidak mengurus Papua-Papua Barat," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Kabar yang disebarkan seolah-olah pemerintah menelantarkan masyarakat Papua.
"Seakan-akan kita menelantarkan di sana, seakan-akan banyak pelanggaran HAM setiap hari. Penyiksaan, pembunuhan. Tetapi itu semua kan tidak mungkin," lanjut dia.
Dia mengatakan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah terus memberikan informasi aktual terkini. Bahkan saat bertemu negara-negara sahabat, meyakinkan, bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada Papua-Papua Barat.
Advertisement
Ciptakan Rusuh Papua untuk Sidang HAM Jenewa
Tak hanya itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan aksi anarkis di Jayapura yang terjadi pada Kamis, 29 Agustus lalu memang sengaja diciptakan Benny Wenda untuk agenda rapat komisi HAM PBB di Jenewa yang digelar pada 9 September 2019.
"Benny Wenda dan kelompoknya bermain dalam rusuh di Papua. Mereka sengaja mengejar konflik ini dalam rangka rapat komisi HAM di Jenewa. Nantinya, kelompok perusuh ini akan bersuara di Papua rusuh terjadi," jelas Tito di RS Bhayangkara Kota Jayapura, Kamis (5/9/2019), usai menjenguk polisi korban kerusuhan di Deiyai.
Lanjut Tito, rusuh di Kota Jayapura didesaian oleh kelompok Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Sementara, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah mengorbankan masyarakat banyak atas aksinya.
"Saya akan kejar mereka dan segera menegakkan hukum kepada kelompok yang dimaksud. Kami sudah kantongi nama-nama mereka. Hal ini akan terus terjadi jika tidak dilakukan langkah tegas. ULMWP dan KNPB bertanggungjawab atas insiden ini," ungkap Tito.
