Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan, insentif tak cukup menarik investor untuk masuk ke Indonesia. Sebab, masih ada berbagai elemen lain yang menjadi pertimbangan untuk menanamkan modal.
"Jadi bukan hanya sekedar insentif pajak saja. Kalau kami di Kemenkeu kita bicara pajak dan insentif pajak kita kasih. Tetapi diingatkan, kasih itu sendirian saja belum tentu orang akan berduyun-duyun masuk," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/9).
Baca Juga
Advertisement
Menurutnya, ada beberapa pertimbangan investor sebelum membawa modal ke suatu negara. Pertama, terkait kemudahan berbisnis dan juga elemen pendukung seperti ketersediaan infrastruktur.
"Ya apa saja yang dicari orang untuk mau investasi apa? easy of doing business, apa aja faktornya? Infrastruktur, kemudahan izin, lisensi, terus ada listrik atau enggak," jelasnya.
"Kemudian, ada komunikasi atau nggak. Kalau dia membutuhkan ekspor impor, dia butuh dwelling time nya gimana. Semua element di easy of doing business itu penting harus sekaligus," sambungnya.
Faktor lain kata Suahasil adalah, cara perpajakan di suatu negara serta aturan ketenagakerjaan. "Semua faktor itu, seperti ekosistem harus benar. Undang-undang tenaga kerja musti mendukung," jelasnya.
Dia menambahkan, selama ini insentif di Indonesia masih cukup kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain. "Insentif kita sih kompetitif, tax holiday kita kompetitif. Nah tentu bukan berarti kita hanya memberikan insentif pajak, kita juga memperbaiki administrasi perpajakan kita," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
China Tak Relokasi Pabrik ke RI, Pemerintah Bakal Pangkas Izin Investasi
Pemerintah mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya resesi dalam satu tahun ke depan, dengan mendorong Foreign Direct Investment di samping tentu saja investasi dari dalam negeri sendiri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, menarik investasi asing sangat sangat penting bagi Indonesia karena situasi neraca pembayaran terutama neraca perdagangan dan transaksi berjalannya negatif.
"kalau itu negatif maka yang paling penting agar bisa didorong adalah Foreign Direct Investment supaya kalau Foreign Direct Investment valasnya akan ada,” kata Darmin dikutip dari laman Setkab, Kamis (5/9/2019).
Selain akan ada peningkatan produksi di dalam negeri, menurut Darmin, selanjutnya valas juga akan masuk sehingga situasi neraca transaksi berjalan yang negatif itu bisa diimbangi. Tidak terlalu tergantung kepada modal jangka pendek tetapi lebih ke Foreign Direct Investment yang lebih stabil.
Persoalannya adalah bagaimana supaya investasi ini bukan hanya foreign bukan hanya penanaman modal asing termasuk penanaman modal negeri sendiri, bagaimana supaya investasi itu bisa meningkat lebih cepat dari apa yang kita punyai sekarang.
Menurut Darmin, pemerintah akan benar-benar fokus dalam waktu jangka pendek ini, 1-2 bulan ini memangkas lagi berbagai perizinan. Izin yang penting, tambah Darmin, dipertahankan yang tidak penting akan dihilangkan.
“Ya tentu yang penting kan pasti ada, misalnya izin usaha pasti perlu, tapi kalau kemudian izin-izin lain yang tidak terlalu penting katakanlah ada usulan bagaimana kalau impor barang modal atau mesin-mesin untuk investasi apa harus pakai rekomendasi lagi atau izin, yang begitu tidak perlu. Jadi itu dia fokus dari diskusi semuanya,” terang Darmin.
Advertisement
