Liputan6.com, Purbalingga - Tahun 2018 tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga turun dari 18,8 persen menjadi 15,62 persen. Angka penurunan kemiskinan ini merupakan terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Banyumas.
Namun, hal itu tak membuat pemerintah bernapas lega. Pasalnya, Purbalingga masih tetap menjadi salah satu kantong kemiskinan Jawa Tengah. Purbalingga juga masih menjadi salah satu dari 14 kabupaten di Jawa Tengah yang berada di zona merah kemiskinan.
Kamis, 5 September 2019, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen tiba di Purbalingga. Khusus untuk kabupaten ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan dana sebesar Rp6,72 miliar.
Baca Juga
Advertisement
Bantuan itu digunakan untuk merehabilitasi sebanyak 672 rumah tidak layak huni (RTLH). Warga Banjarsari, Bobotsari, Purbalingga menjadi saksi Taj Yasin meletakkan batu pertama, penanda dimulainya rehabilitasi RTLH.
Taj Yasin mengatakan untuk merehabilitasi rumah warga miskin di Jawa Tengah, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran untuk tiga rumah per desa. Tiap rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 10 juta.
Dengan demikian, pada tahun anggaran 2019, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana sebesar Rp 234.270.000.000 untuk merehab rumah keluarga miskin.
"Dana sebesar ini untuk merehab rumah sejumlah 23.427 RTLH," ucap Taj, bicara soal pengentasan kemiskinan di Purbalingga.
Reformasi Birokrasi dan Sinergi Pengentasan Kemiskinan
Menurut dia, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk mengentaskan kemiskinan. Perlu kerja sama pemerintah, swasta, BUMN, dan BUMD untuk turut mempercepat pengentasan kemiskinan.
"Diperlukan langkah dan perhatian dari semua pihak untuk memperhatikan masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Menangani kemiskinan memang harus gropyokan dan pemerintah tidak bisa berjalan sendirian," katanya, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com.
Dalam kesempatan itu, Wagub Jateng juga menyinggung reformasi birokrasi yang serius dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah, termasuk mutasi para pejabat. Reformasi birokrasi harus diikuti dengan kerja sama antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
"Hilangkan itu ego sektoral antar pada masing OPD-OPD. Jangan hanya berniat membesarkan OPDnya masing-masing. Semua harus bersinergi khususnya untuk pengentasan kemiskinan karena semuanya ada keterkaitan dalam hal penanganan oleh lintas OPD," dia menegaskan.
Perlu diketahui, Desa Banjarsari, Kecamatan Bobotsari, Purbalingga adalah salah satu desa dampingnan Pemprov Jateng dalam pengentasan kemiskinan. Karenanya, Pemprov memantau intensif permasalahan dan perkembangan di desa ini.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Taj Yasin juga menyerahkan beberapa bantuan penting bagi warga Banjarsari Kecamatan Bobotsari. Bantuan berasal dari provinsi dan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Solusi Bangun Indonesia (SBI).
Advertisement
Kemiskinan Purbalingga
Dalam kesempatan itu, putra Almarhum KH Maimoen Zubari mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Persoalan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan kehadiran wakil gubernur ke Kabupaten Purbalingga menambah semangat warga Purbalingga. Kedatangan Wagub sekaligus memotivasi agar jajaran pemerintah agar memiliki semangat untuk terus mengabdi.
Bagi Tiwi, kedatangan Taj Yasin adalah pelecut untuk menuntaskan kemiskinan di Purbalingga. Terlebih, Purbalingga masuk lima besar kemiskinan di Jawa Tengah.
"Purbalingga masuk dalam salah satu 14 kabupaten atau kota zona merah, atau tingkat kemiskinannya tinggi," Tiwi mengungkapkan.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Imam Masykur menjelaskan, Biro Kesra sudah menjalin kerjasama untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah dengan menggandeng sejumlah perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD.
Kegiatan di Banjasari Purbalingga, misalnya, Pemprov memberikan bantuan yang berasal dari dana Coorporate Social Responsibility (CSR) PT. Solusi Bangun Indonesia. Bantuan berupa air bersih sejumlah 144 ribu liter, jamban keluarga sebanyak 50 paket masing-masing senilai Rp 3 juta, dan bantuan RTLH sebanyak 10 unit.
Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah juga menggandeng Dinas Arpus dengan memberikan bantuan buku bacaan sebanyak 150 eksemplar.
Adapun dengan Dinpermades Dukcapil berupa bantuan RTLH sebanyak tiga unit, dan dengan Baznas Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan RTLH sebanyak lima unit.
Saksikan video pilihan berikut ini:
