Bank Dunia: Masalah Bumiputera dan Jiwasraya Harus Segera Diselesaikan

Mengutip laporan bertajuk Global Economic Risks and Implications for Indonesia, Bank Dunia menyebut Bumiputer 1912 dan Asuransi Jiwasraya gagal memenuhi kewajibannya.

oleh Athika Rahma diperbarui 09 Sep 2019, 15:40 WIB
PT Asuransi Jiwasraya Persero).

Liputan6.com, Jakarta - Dua perusahaan asuransi nasional, Bumiputera dan Jiwasraya seolah sedang berada di ujung tanduk. Pasalnya, Bank Dunia pun sampai memberi catatan tentang likuiditas perusahaan yang merosot dan harus segera ditangani.

Mengutip laporan bertajuk Global Economic Risks and Implications for Indonesia, Senin (09/09/2019), Bank Dunia menyebut Bumiputera 1912 dan Asuransi Jiwasraya gagal memenuhi kewajibannya.

"Perusahaan mungkin saja akan menjadi tidak likuid dan membutuhkan perhatian sesegera mungkin," demikian tulis laporan tersebut.

Imbauan ini mempertimbangkan fakta bahwa setidaknya 7 juta orang di Indonesia telah menjadi anggota dua asuransi ini dengan jumlah polis yang mencapai 18 juta dan kebanyakan berasal dari kalangan masyarakat menengah bawah dan menengah.

Untuk mengatasi hal ini, Bank Dunia memberikan solusinya.

"Pertama, lakukan penilaian mengenai kesenjangan aktuaria. Kedua, lakukan pemulihan atau penyelesaian," terang laporan tersebut.


Gagal Bayar Klaim Nasabah

Jiwasraya Tanggung Jaminan Hari Tua 4 BUMN Ini (Foto: Fiki/Liputan6.com)

Sebelumnya, Bumiputera dan Jiwasraya dilaporkan gagal bayar klaim nasabah. Tahun lalu, Jiwasraya tercatat menunda pembayaran klaim sebesar Rp 802 miliar kepada 711 pemegang polis.

Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih bungkam dan akan mendiskusikan masalah ini nanti. Padahal, kerugian yang ditanggung nasabah semakin membengkak.

Secara umum, laporan Bank Dunia ini membahas tentang masalah keuangan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus melambat karena produktivitas yang lemah ditambah pertumbuhan tenaga kerja yang juga lambat.

Oleh karenanya, Bank Dunia menyarankan Indonesia untuk meningkatkan angka Foreign Direct Investment (FDI). Caranya dengan membangun kredibilitas bisnis, kepastian hukum dan kesesuaian dengan kebijakan pemerintah sehingga investor tertarik masuk ke RI.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya