Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendorong produksi fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di dalam negeri, sehingga program tersebut akan menciptakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, instansinya telah mengumpulkan pihak yang berkepentingan dalam menciptakan SPKLU, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT PLN (Persero), PT LEN dan penyedia jasa transportasi online untuk membahas fasilitas pengisian kendaraan listrik atau SPKLU.
"Tadi itu mensinergikan, mengenai mobil listrik, jadi kan itu ada BPPT, ada PLN, ada Grab," kata Luhut, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Baca Juga
Advertisement
Luhut mengarahkan, disamping pengembangan kendaraan listrik, pemerintah juga akan mendorong pembuatan perangkat fasilitas pengisian energi kendaraan listrik di dalam negeri, dengan pertimbangan mengikuti standari internasional.
"Nah intinya kita mau charging station itu buatan Indonesia. Dan kebetulan BPPT sudah buat, dan standar nya kita coba koneksikan supaya memenuhi standar internasional," tuturnya.
Menurut Luhut, pembuatan SPKLU di dalam negeri lebih murah dibanding perangkat fasilitas pengisian kendaraan listrik impor. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga dapat menekan biaya operasi bagi transportasi umum.
"Itu terus PLN juga setuju. Ternyata harga listrik yang disiapkan PLN sepertinya itu paling murah. Jadi langsung bisa memotong 50 persencost dari penggunaan taksi Listrik tadi," imbuhnya.
Luhut melanjutkan, para pihak yang berkepentingan dalam pengembangan fasilitas pengisian energi kendaraan listrik tersebut juga memetakan penempatan fasilitas tersebut.
"Nah sekarang kita harus anu terhadap produk dalam negeri, kalau ada kurang sana sini jangan terus banyak kritik lah. Ya kalau kritik membangun silakan saja," tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kendaraan Listrik Solusi Kesulitan Penyaluran BBM di Wilayah Terpencil
Pegiat kendaraan listrik menyambut baik dukungan pemerintah, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan pengembangan kendaraan listrik.
Direktur PUSAT Unggulan Iptek Sistem Kontrol Otomotif (PUI-SKO) ITS Muhammad Nur Yuniarto mengatakan, kendaraan listrik bisa menjadi solusi untuk kesulitan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah terpencil yang masih terbatas infrastrukturnya.
"Ini akan mempermudah bangsa kita kalau distribusi BBM agak sulit ke daerah terpencil, dengan kendaraan listrik kita lebih mudah," kata Muhammad, di Kantor PLN Disjaya, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Menurut Muhammad, dengan menggunakan listrik kendaraan lebih mudah mendapat sumber energi, sebab hanya memanfaatkan jaringan listrik yang dibangun PLN. Saat ini perusahaan tersebut pun sudah melakukan pemerataan kelistrikan sehingga listrik sudah ada disetiap wilayah.
"Mendistribusikan listrik dan juga pembangunan pembangkitnya bisa terdistribusi, tidak hanya tersentralisasi di Jawa," tuturnya.
Hal ini sudah terbukti, ketika Muhammad dan timnya melakukan melakukan uji coba mobil listrik yang dinamai Kasuwari dengan menempuh jarak Sabang sampai Merauke yang mengandalkan listrik PLN sebagai sumber energi.
"Ini mobil Kaswari sudah keliling Sabang sampai Merauke full 100 persen menggunakan listrik PLN artinya pln kalau ada pertanyaan PLN siap nggak dengan listrik yang ada di Indonesia, seluruh pelanggan Indonesia pln sudah siap terbukti kita jalan dari Sabang Merauke tadi,"tandasnya.
Advertisement
Menko Luhut Optimistis Kendaraan Listrik Buatan RI Laku di Pasaran
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, produk kendaraan listrik, khususnya motor listrik buatan anak bangsa akan mendapatkan pasar dalam negeri. Sebab dalam pandangan dia, produk tersebut berkualitas dan mampu menarik minat masyarakat.
"Semua orang maulah, saya saja tadi mau beli. Suaranya nggak ribut," kata dia, di Monas, Jakarta, Sabtu (31/8).
Dia mengatakan tentu dalam penjualan akan juga dipengaruhi oleh mekanisme supply and demand. Namun dia optimistis, kenyamanan yang ditawarkan oleh motor listrik buatan dalam negeri bisa memberikan nilai tambah lebih.
"Ya itu nanti supply demand dan kenyamanan. Dan memang kalau orang mau gebar-geber nggak akan bisa gitu. Ya nanti yang suara-suara ribut kita kasih pajaknya tinggi sedikit," ungkap dia.
Dia pun menegaskan komitmen pemerintah untuk berpihak pada produk kendaraan listrik dalam negeri. Salah satunya lewat alokasi APBN untuk membeli kendaraan listrik.
"Mungkin 2021 APBN kita bisa diarahkan untuk mobil dan motor listrik.Kalau nanti produksi dalam negeri itu bisa dapat (benefit) yang lebih bagus lagi," ujar dia.
Pemerintah juga berkomitmen untuk membuka ruang agar pasar kendaraan listrik dapat diisi oleh banyak pemain. Jadi tidak hanya akan dikuasi oleh satu pihak atau segelintir pihak.
"Saya senang dirut PLN ini sudah bikin charging (station). Saya bilang nanti bikinnya jangan anak usahanya lagi. Biarkan swasta. Biar mereka berkembang," tegas Luhut.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
