Pemerintah Rumuskan Siasat Cegah Ramalan Bank Dunia Terwujud

Perekonomian Indonesia dipandang lebih kuat di antara negara berkembang lainnya.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 09 Sep 2019, 20:15 WIB
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves saat memberikan pemaparan dalam Indonesia Economic Quarterly, Jakarta, Selasa (17/1). Potensi bagi Indonesia untuk tumbuh secara inklusif memiliki peluang yang cukup besar.(Liputan6.com/Angga Y)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah merumuskan siasat agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak seperti yang diramalkan Bank Dunia, yaitu terjerembab di bawah 5 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya telah menindaklanjuti laporan Bank Dunia mengenai perekonomian Indonesia. Menurutnya, perekonomian Indonesia dipandang lebih kuat di antara negara berkembang lainnya.

‎"Follow up laporan dia (Bank Dunia) ke Presiden, dia diskusi sama tim mengenai implementasi, karena dia melihat Indonesia itu masih tetap suatu negara yang paling masih kuat di antara negara-negara emerging market," kata Luhut, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Terkait dengan laporan Bank Du‎nia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jatuh di bawah 5 persen, Luhut memandang hal tersebut perupakan prediksi saja dan bisa dihindari, jika pemerintah mengeluarkan langkah-langkan antisispasi.

"Iya ada beberapa sekenario-sekenario yang dibuat memang betul tapi Indonesia masih tetap lebih baik dari yang lain. Jadi kalau langkah-langkah yang dibuat sekarang disiapkan pemerintah itu dijalankan dengan baik maka tidak ada alasan kita jatuh di bawah 5 persen," tuturnya.

Menurut Luhut, untuk membuat perekonomian Indonesia tetap membaik pemerintah adalah dengan memangkas peraturan dan rekomendasi yang tidak penting, sehingga dapat ‎menyederhanakan proses investasi di Indonesia.

"Presiden sudah minta itu dipangkas semua. Banyak sekali jadi presiden sekarang akan melakukan, dan sudah mulai ya, rapat-rapat terbatas untuk memeriksa di kementrian-kementerian dimana izin-izin yang dianggap perizinan itu mau dipotong," paparnya.

Dia pun menyebut, rekomendasi yang akan dipangkas adalah rekomendasi impor, sehingga kegiatan pengadaan barang menjadi lebih mudah.‎"Banyak (rekomendasi yang akan dipangkas), misal rekomendasi impor sugar lah, impor ini lah buat apa rekomendasi, kalau impor ya impor," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya