Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) akan segera uji coba aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendeteksi ikan di laut di tiga kabupaten di Lamongan, Pacitan dan Pamekasan, Jawa Timur.
Aplikasi ini difungsikan oleh nelayan di pesisir laut wilayah setempat. "InsyaAllah dua minggu lagi kami akan uji coba di tiga kabupaten yaitu di Lamongan, Pacitan dan Pamekasan," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Surabaya, dilansir Antara, Senin (9/9/2019).
Ia menuturkan, di Kabupaten Lamongan, uji coba akan dilakukan di Brondong. Sedangkan di Pamekasan dilaksanakan di Pasean, Jawa Timur.
Baca Juga
Advertisement
Penggunaan aplikasi android berbasis Global Position System (GPS) untuk mendeteksi keberadaan ikan itu,ia menuturkan, merupakan kerja sama pemerintah provinsi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang diharapkan semakin memudahkan nelayan saat menangkap ikan di laut.
Ia menuturkan, sudah waktunya nelayan diperkenalkan dengan teknologi digital dan informasi untuk menangkap ikan sebab saat ini nelayan mencari ikan masih menggunakan insting, terlebih lautan Indonesia yang luas.
"Tentu waktu nelayan dalam mencari ikan lebih efisien karena bisa mendeteksi sehingga nelayan bisa menentukan titik di mana mereka menebar jala dan menjaring ikan. Lalu, ke mana nelayan harus melaut bisa ditentukan dengan ada aplikasi ini,” tutur dia.
Selain dilakukan uji coba di tiga titik, Kohofifah mengatakan akan ajukan dua titik tambahan di Pancer, Kabupaten Banyuwangi dan Puger di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
"Memang sementara ini masih tiga titik, lalu pengajuan dua titik tambahan. Tapi, selanjutnya akan diperluas di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur,” ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Gubernur Khofifah Minta Kepala Daerah Beri Pendampingan Vokasi Pendidikan
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menargetkan sebanyak 361 desa yang dinyatakan tertinggal di wilayahnya dapat dientas pada 2020.
"Sebanyak 361 desa tertinggal di Jatim yang targetnya tahun depan sudah harus dientas," ujar dia di sela penyerahan bantuan keuangan desa di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, dilansir Antara, Kamis, 5 September 2019.
Berdasarkan dari data Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa, di Jatim masih terdapat 361 desa tertinggal pada 2019, atau turun dibandingkan 2018 yang jumlahnya 1.208 desa.
Untuk mengatasinya, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergotong royong mengentaskan dan memastikan tidak ada lagi desa tertinggal di Jatim.
"Bentuk dan caranya, disesuaikan dengan kondisi desa yang ditangani. Harus ada target supaya berjalan jelas arahnya," ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Selain itu, Khofifah juga meminta bantuan seluruh kepala daerah untuk memberikan pendampingan vokasi pendidikan.
Pemerintah Provinsi, menurut Khofifah Indar Parawansa, akan menyiapkan sekitar 36 perguruan tinggi untuk menjadi bapak atau ibu asuh dalam rangka memberikan pendampingan kepada 361 desa tertinggal tersebut.
"Sebanyak 36 PT itu akan mendampingi 361 daerah tertinggal dengan berbagai sinergitas program OPD sehingga target 2020 tercapai," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Advertisement
Beri Bantuan
Pada kesempatan sama, Khofifah menyerahkan Bantuan Keuangan kepada Desa (BK Desa) tahun 2019 tahap II, sekaligus sebagai wujud mendukung program Nawa Bhakti Satya melalui Jatim Amanah (CETTAR).
Penyerahan dilakukan kepada 135 desa dengan total BK Desa sebesar Rp14,350 miliar. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018 Nomor: 903/310/203.2/2018 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa tahun anggaran 2019, jumlah desa calon penerima BK Desa tahun 2019 sebanyak 247 desa dari 23 kabupaten, dengan total anggaran Rp45,645 miliar.
Desa yang mendapatkan BK antara lain yakni di Bangkalan (1 desa) Rp 200 juta, Kabupaten Kediri (1 desa) Rp 500 juta, Bojonegoro (58 desa) Rp 4,030 miliar, Trenggalek (1 desa) Rp 100 juta, Jombang (17 desa) Rp1,72 miliar, Magetan (7 desa) Rp 700 juta.
Kemudian, Kabupaten Mojokerto (6 desa) Rp400 juta, Kabupaten Pasuruan (32 desa) Rp4,9 miliar, Tuban (6 desa) Rp800 juta, serta Tulungagung (6 desa) Rp1 miliar.
