Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto menanggapi rencana tokoh separatis Benny Wenda yang akan membawa konflik di Papua ke Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa yang digelar Senin (9/9/2019).
Dia mengatakan, pemerintah sudah mengirim Perwakilan Tetap Indonesia (Watapri) untuk menjelaskan keadaan sebenarnya terkait kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat belum lama ini.
Advertisement
"Watapri kita untuk PBB di Jenewa, Pak Hasan Kleib sudah bertemu dengan komisioner Komisi Tinggi HAM untuk menyampaikan kebenarannya," ujar Wiranto di Media Center Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
Wiranto menegaskan, informasi sebenar-benarnya harus disampaikan kepada dunia internasional agar tak terjadi kesalahpahaman. Sebab menurutnya, sudah banyak terjadi misinformasi terkait konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
Sejumlah misinformasi itu antara lain pelanggaran hak asasi manusia (HAM), banyaknya pembunuhan, dan aksi tuntut kemerdekaan yang sebenarnya tidak terjadi di Papua.
"Jangan sampai informasi (salah) ini diterima oleh Komisi Tinggi HAM sebagai kebenaran," ucap Wiranto.
Lebih lanjut, Wiranto juga merespons soal berita yang menyebut adanya negara-negara yang mendukung keinginan Papua merdeka dan referendum. Menurutnya, keinginan tidak mungkin terjadi.
“Saya sampaikan bahwa jalan-jalan hukum internasional sudah tertutup, referendum ingin merdeka itu sudah absurd, itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hukum internasional maupun nasional,” katanya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Tokoh Papua Ingin Tetap Bersama NKRI
Wiranto menambahkan, saat ini yang menjadi perhatian pemerintah adalah langkah-langkah untuk membangun NKRI ke depan. Papua sebagai bagian dari Indonesia pun harus merasakan pembangunan yang rata.
“Kita nanti melanjutkan dialog untuk pembangunan Papua ke depan nanti gimana. Supaya ada akselerasi pembangunan yang lebih dapat mensejahterakan dan memajukan rakyat Papua,” ucap Wiranto.
“Dan ternyata sangat banyak teman-teman kita di sana, tokoh adat dan pimpinan daerah yang menyadari pilihan terbaik adalah mempertahankan NKRI, termasuk Papua dan Papua Barat untuk bersama membangun NKRI ke depan,” dia mengakhiri.
Advertisement
