Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan perkembangan terbaru soal wilayah Natuna Utara. Ada dua hal yang Susi sorot, yaitu isu Indonesia membagi sumber daya dengan Vietnam di Natuna dan kecurigaan terhadap kehadiran kapal pengawas Vietnam di area sengketa.
"Demi perdamaian kita harus sharing dengan Vietnam? Pak Jokowi tak ada cerita-cerita sharing natural resources kita. Tidak ada," tegas Susi seperti ditulis pada Selasa (10/9/2019).
Memang masih ada wilayah sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Namun, pihak KKP menilai Vietnam melanggar hukum internasional karena kehadiran 13 kapal pengawas mereka di wilayah klaim Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
"Kapal pengawas dari pemerintah Vietnam sepanjang tahun mereka parkir di sini. Ada dua kemungkinan: pertama bentuk intimidasi, yang kedua kemungkinan mereka siap mengawal kapal-kapal Vietnam yang masuk perairan ini," Koordinator Stafsus Satgas 115 Mas Achmad Santosa menambahkan.
Pria yang akrab dipanggil Ota itu menyebut tindakan Vietnam melanggar pasal 74 ayat 3 United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS). Berdasarkan hukum internasional harus ada provisional arrangement terkait daerah sengketa, dan negara dilarang melakukan aktivitas yang merusak upaya proses perdamaian itu.
"Saya akan menyampaikan data satelit ini ke Ibu Menlu (Retno Marsudi), supaya Ibu Menlu menindaklanjuti, melakukan nota protes ke Vietnam," ujar Susi Pudjiastuti.
Vietnam merupakan negara asing yang kapal ilegalnya paling banyak ditangkap KKP di Indonesia. KKP mencatat sudah 234 kapal ikan Vietnam yang ditangkap selama 2015-2018 dan 81 persennya juga bukan ditangkap di daerah sengketa.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kapal Asing Makin Agresif Curi Ikan di Laut Natuna
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, Pemerintah Indonesia terus berupaya memperketat pengawasan di sisi laut terluar negara lantaran kapal asing pencuri ikan yang semakin marak berdatangan.
Mempertegas hal ini, Satgas 115 telah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut untuk berpatroli di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti di Natuna yang makin sering dijarah kapal asing dalam satu tahun ke belakang.
"Kita harus terus menjaga. Selama dua tahun terakhir, terutama satu tahun, agresifitas intrusi kapal laut di Natuna meningkat tajam," ujar dia di Jakarta, pada Selasa 30 April 2019.
BACA JUGA
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah ada sebanyak 488 kapal asing yang dimusnahkan dalam kurun waktu 2014-2018. Kapal asing berbendera Vietnam menjadi yang paling banyak tertangkap yakni sebanyak 272 unit.
Unit kapal lainnya yang juga telah banyak dimusnahkan diantaranya berbendera Filipina (90 unit), Malaysia (73 unit), Indonesia (25 unit), Thailand (23 unit), Papua Nugini (2 unit), serta China, Belize dan Nigeria (1 unit).
Maraknya kasus ini membuat Susi Pudjiastuti semakin tidak percaya dengan kebijakan lelang kapal ikan hasil tangkapan KKP. Dia menegaskan, pelelangan ini sebenarnya bukan merupakan kebijakan pemerintah.
"Penetapan pak Presiden (Jokowi) jelas. Kapal luar datang curi ikan, kita tenggelamkan. Jadi kalau ada lelang itu sebenarnya bukan policy resmi pemerintah," tegas dia.
Advertisement
