Liputan6.com, Surabaya - Polemik antara KPAI dengan PB Djarum menuai beragam komentar dari sejumlah ormas. Salah satunya GM FKPPI (Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri) Jawa Timur, yang mendesak komisioner KPAI mundur dari jabatannya.
Ketua GM FKPPI Jawa Timur, R Agoes Soerjanto menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi Periode Kedua harus membersihkan beban pemerintahan yang tidak sejalan dengan semangat yang digelorakan Presiden.
“Presiden Jokowi ini membawa semangat perubahan, semangat kemajuan dan pembaharuan di berbagai bidang, termasuk memberi perhatian kepada pencapaian prestasi olahraga, lihat saja itu penyelenggaraan Asian Games ke-18 di Jakarta lalu, kemudian KPAI dengan mudahnya membunuh Badminton usia dini kita, ini tidak bisa dibiarkan,” tutur Agoes, di Surabaya, Selasa (10/9/2019).
Baca Juga
Advertisement
Agoes juga menekankan sebaiknya Presiden Jokowi tegas membersihkan semua variabel yang dapat menjadi beban bagi pemerintahannya. Presiden Jokowi jangan ragu untuk membersihkan figur-figur inkompeten yang dapat menjadi beban seperti Komisioner-komisioner KPAI yang bermain kata-kata seolah berlindung di balik eksploitasi anak.
"Ada banyak hal jika KPAI mau serius urus eksploitasi anak, misalnya anak terlantar, pengemis anak-anak atau pekerja anak. Mainnya KPAI kurang jauh sih, KPAI kurang piknik,” kata Agoes yang juga CEO klub sepakbola Arema.
Agoes menambahkan, pengelolaan atlit harus dimulai sedini mugkin. Masa kejayaan atlit itu di usia 20an. Maka pihak swasta sebagai pihak yang mendukung kemajuan ini menjadi penting.
”Kita lihat mundurnya prestasi nasional tenis meja dan tenis lapangan setelah sponsor utama menarik diri, jangan sampai itu terjadi di Badminton, KPAI jangan hambat prestasi olahraga, lah," ujar Agoes.
Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono menambahkan, tudingan KPAI soal eksploitasi anak dalam proses audisi PB Djarum itu sangat tendensius dan gegabah.
"KPAI tidak pernah membuktikan dengan berbasis data-data faktual dan konkrit tentang apa eksploitasi yang dimaksud, apa bahaya fisik dan moral yang ditimbulkan, siapa saja pelakunya, siapa korbannya, kapan dan bagaimana eksploitasi itu dilakukan," kata Didik.
Didik menyampaikan, hanya dengan melihat logo/brand image Djarum Foundation di tempat audisi, KPAI langsung berinisiasi dan berimajinasi, lalu memelintir telah terjadi eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.
"Ketika mengatakan ada eksploitasi, KPAI harus bisa membuktikan telah ada dampak fisik dan/atau moral secara terukur yang telah terjadi. Tidak bisa hanya berdasarkan spekulasi atas sesuatu yang belum tentu terjadi," ucap Didik.
Didik menuturkan, eksploitasi anak merupakan hal sangat seriusnya, menurut standar yang ditetapkan Komite PBB untuk hak-hak anak, korbannya memerlukan rehabilitasi dengan bantuan medis dan terapip sosial yang diperlukan agar mereka bisa berinteraksi dengan normal.
”Lantas kalau benar telah terjadi eksplotasi terhadap peserta audisi Djarum, tegakah kita mencap calon-calon pahlawan bulutangkis pengharum nama bangsa di masa depan sebagai korban yang harus direhabilitasi,” ujar Didik.
Didik juga menyampaikan, beberapa arahan Pangdam Brawijaya Mayjend Wisnoe selaku Pembina Organisasi GM FKPPI berupa paradigma baru.
"Menjaga keharmonisan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan berbagai pihak, jangan alergi perbedaan pendapat dan jangan mudah terpancing provokasi,” kata Didik yang juga mantan Komisioner KPU Jatim ini.
