Liputan6.com, Jakarta - Ada pemandangan berbeda di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang. Sebanyak 61 tokoh masyarakat dari Papua dan Papua Barat tampak antre masuk ke Istana. Rencananya, siang itu mereka akan bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Tak seperti tamu Presiden kebanyakan, para tokoh yang terdiri dari pemuka adat, agama, kepala suku, aktivis, hingga akademisi itu tampil kompak mengenakan topi rumbai. Tak hanya mereka, menteri yang mendampingi Jokowi juga mengenakan aksesoris serupa.
Advertisement
Sekitar pukul 11.00 WIB, Jokowi masuk Istana Negara dan langsung menyalami para tokoh dari Papua dan Papua Barat itu satu per satu. Wali Kota Solo itu tampil memakai baju kemeja bewarna putih.
Turut hadir mendampingi Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Ada pula Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.
Acara ini dibuka terlebih dahulu oleh Kepala BIN Budi Gunawan. Dia berharap melalui pertemuan ini para tokoh Papua dan Papua Barat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Jokowi untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan di Bumi Cendrawasih itu.
"Tentunya di dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini dapat menyampaikan aspirasi tentang bagaimana memajukan Papua," ucap Budi.
Kemudian, Budi Gunawan mempersilahkan salah satu tokoh Papua bernama Abisai Rolio untuk menyampaikan aspirasinya. Jokowi sendiri tampak serius mendengarkan aspirasi dari Ketua DPRD Kota Jayapura itu.
Abisai kemudian memaparkan apa yang menjadi permintaan serta keinginan masyarakat Papua. Abisai meminta beberapa hal kepada Jokowi. Mulai dari pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat hingga membangun istana kepresidenan di Bumi Cendrawasih.
"Pertama, minta untuk adanya pemekaran provinsi 5 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua. Dan ketiga penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan TPMK," kata Abisai di hadapan Jokowi.
Kemudian mereka juga meminta pemerintah membentuk asrama nusantara di seluruh kota. Tidak hanya itu, mereka juga mengusulkan agar merevisi UU Konsus dalam Prolegnas 2020. Lalu mereka meminta agar pemerintah menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN di tanah Papua.
"Selanjutnya percepatan Palapa Ring Timur Papua. dan mengesahkan Lembaga Adat dan Anak Papua," kata Abisai.
Terakhir, mereka juga meminta Jokowi membangun istana di Bumi Cendrawasih. Tidak hanya di Kalimatan kata dia, masyarakat Papua meminta Jokowi berkantor di sana.
"Membangun Istana Presiden RI di Papua di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura. Dengan kebijakan beristana tak hanya di Kalimatan, tapi juga di Papua," ungkap Abisai.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemekaran hingga Istana
Mendengar permintaan itu, Jokowi menyatakan dia pada prinsipnya menyetujui. Termasuk soal pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat, meski tidak seluruhnya.
"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi Bbapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau enggak dua (atau) tiga," kata Jokowi.
Menurut dia, pemekaran wilayah tersebut perlu dikaji terlebih dahulu. Jokowi menyebut pemekaran wilayah sudah diatur dalam perundang-undangan mengenai tata pelaksanaannya.
"Ini kan perlu ada kajian. Karena UU (Undang-undang) nya mendukung ke sana dan saya memang ada usulan itu dari bawah," ucap Jokowi.
Sementara soal pembanbgunan Istana Kepresidenan di Papua, dia menyambut baik rencana itu, apalagi Abisai menyebut bahwa pihaknya sudah mengalokasikan 10 hektare tanah untuk pembangunan Istana di sana.
"Mengenai Istana Presiden, yang di sana itu kan sulitnya tanah, bener 10 hektare gratis? Benar sudah ada?" seloroh Presiden Jokowi dan disambut tawa hadirin di Istana Negara.
Jokowi lalu berbincang dengan beberapa menteri yang menemani Presiden menyambut para tokoh Papua.
"Mudai tahun depan Istana akan dibangun di sana," kata Jokowi.
Sontak seluruh tamu undangan bersorak dan membuat riuh ruangan.
Tak hanya itu, Jokowi juga berjanji mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, dia akan memaksa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerima masyarakat dari provinsi paling timur di Indonesia itu.
"Saya akan paksa BUMN menerima yang baru lulus, mahasiswa dari tanah Papua. 1.000 dulu lah," kata Jokowi.
Sebab, dia menilai, salah satu yang menjadi masalah adalah ketersediaan lapangan kerja bagi anak-anak muda di Papua. Dia mengaku selalu mendapat pertanyaan yang sama dari mahasiswa Papua yang ada di luar negeri.
"Kalau lulus, saya ke mana Pak? Ya ke Papua. Kerja apa?" ujar Jokowi mengulang percakapannya dengan mahasiswa dari Papua di luar negeri.
Dia mengatakan, percepatan serupa akan diberlakukan bagi pengangkatan PNS asal Papua. Mereka juga akan diberi kesempatan untuk penempatan ke provinsi lain.
"Kalau enggak melalui proses percepatan, kompetisinya ketat sekali. Jadi saya pakai prosedur saya," kata Jokowi.
Advertisement
Akan Kunjungi Papua
Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengaku masih mengatur waktu untuk segera berkunjung ke Papua. Kedatangan Jokowi itu untuk meresmikan Jembatan Holtekamp atau Jembatan Merah di Jayapura.
"Mungkin kalau saya akan berusaha (ke Papua) bulan ini ke sana, tapi kalau meleset di Oktober. Karena saya ingin meresmikan Jembatan Holtekamp," kata Jokowi.
Tadinya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berencana mengunjungi Papua pada awal September ini. Namun, peresmian jembatan Holtekamp sempat terhambat lantaran masalah sengketa lahan.
Selain itu, Jokowi juga ingin melihat perkembangan pembangunan infrastruktur di Papua. Salah satunya Jalan Trans Papua yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Karena saya ingin meresmikan Jembatan Holtekamp. Dan juga jalan Jalan Trans Papua yang sudah diselesaikan oleh Kementerian PU saya akan cek," ujarnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden untuk utusan Papua, Lenis Kogoya mengatakan, sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum bisa meresmikan jembatan Holtekamp di Papua. Sebab, masih ada permasalahan sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat di sana.
"Ada masalah karena masyarakat sudah punya sertifikat. Ada satu bintang emas, datang dia klaim bahwa tanah ini dia beli semua," kata Lenis di kantornya, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat 30 Agustus 2019.
Diketahui, Jembatan Holtekamp dibangun sejak tanggal 9 Mei 2015 menyambung Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami. Peletakan batu pertama pun sudah dilakukan oleh Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga merencanakan akan meresmikan jembatan tersebut pada September mendatang.
