Kendaraan melintas di bawah mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemprov DKI Jakarta membatalkan proses lelang tender untuk jalan berbayar atau ERP setelah mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung RI. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Kendaraan melintas di bawah mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemprov DKI menghapus anggaran APBD 2019 sebesar Rp40,9 miliar untuk jalan berbayar atau ERP setelah mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Kendaraan melintas di bawah mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemprov DKI Jakarta membatalkan proses lelang tender untuk jalan berbayar atau ERP setelah mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung RI. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Kendaraan melintas di bawah mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemprov DKI menghapus anggaran APBD 2019 sebesar Rp40,9 miliar untuk jalan berbayar atau ERP setelah mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Mesin electronic road pricing (ERP) yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemprov DKI Jakarta membatalkan proses lelang tender untuk jalan berbayar atau ERP setelah mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung RI. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Kendaraan melintas di bawah mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemprov DKI menghapus anggaran APBD 2019 sebesar Rp40,9 miliar untuk jalan berbayar atau ERP setelah mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Kendaraan melintas di bawah mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemprov DKI Jakarta membatalkan proses lelang tender untuk jalan berbayar atau ERP setelah mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung RI. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Kendaraan melintas di bawah mesin electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemprov DKI menghapus anggaran APBD 2019 sebesar Rp40,9 miliar untuk jalan berbayar atau ERP setelah mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
