Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap memberikan dukungan terhadap program pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Nusa Tenggara Barat (NTB).
Adanya penataan dan pembangunan hunian masyarakat, khususnya rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kawasan wisata yang nyaman bagi para wisatawan.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pihaknya siap membantu pemerintah daerah yang ingin melaksanakan program perumahan untuk masyarakat. Dia menyatakan, lokasi pembangunan perumahan pun tidak hanya di daerah perkotaan saja, tapi juga di kawasan wisata yang ada di daerah.
"Jika Pemda sudah siap dengan data kebutuhan rumah yang perlu mendapat bantuan, segera sampaikan kepada kami. Kami juga siap melakukan penataan dan membantu untuk membedah rumah tidak layak huni di kawasan wisata yang ada daerah," ujar Khalawi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/9/2019).
Baca Juga
Advertisement
Menurutnya, banyak program perumahan di Kementerian PUPR yang dapat dimanfaatkan Pemda jika ingin melaksanakan program peerumahan. Beberapa program tersebut antara lain pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa), rumah khusus, rumah swadaya atau bedah rumah dan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk rumah bersubsidi seperti jalan lingkungan dan saluran air.
"Untuk penataan dan pembangunan rumah di kawasan wisata, kami siap mendukung melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Bisa melalui peningkatan kualitas rumah dengan jumlah bantuan Rp 17,5 juta maupun pembangunan rumah baru dengan jumlah bantuan Rp 35 juta per unit rumah. Tapi bantuan akan diberikan dalam bentuk bahan bangunan dan upah kerja tukang bangunan," terangnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bantuan di 9 Provinsi
Berdasarkan data yang ada, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan memberikan dukungan dengan menyalurkan program BSPS atau bedah rumah pada KSPN di 9 provinsi dan 19 kabupaten/kota. Antara lain Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
Khalawi melanjutkan, rumah yang akan mendapat bantuan di KSPN di NTB berjumlah 240 unit. Lokasi penyaluran program BSPS di provinsi tersebut berada di Kabupaten Lombok Tengah, yakni di Kecamatan Pujut. Lokasi pembangunannya tersebar di enam desa, yakni Segala Anyar, Kuta, Mertak, Sukadana, Sengkol, dan Rembitan.
"Masing-masing desa tersebut akan mendapat bantuan bedah rumah sebanyak 40 unit rumah. Kami juga menugaskan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB untuk melakukan pengawasan dan pembangunan program bedah rumah di KSPN tersebut," tandasnya.
Advertisement
Pemerintah Ajak Swasta Bangun Perumahan di Ibu Kota Baru
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bersiap untuk merancang pembangunan infrastruktur ibu kota baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satunya pembangunan di sektor perumahan, yang bakal turut melibatkan pihak swasta.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pemerintah akan menggandeng swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan rumah di ibu kota baru.
"Kalau rumah dinas/negara tentu (lewat) APBN. Sedangkan rumah umum (komersil) baru KPBU," ujar Khalawi kepada Liputan6.com, Rabu (28/8/2019).
Penyediaan perumahan di ibu kota baru nantinya akan disediakan dua jenis hunian, yakni rumah dinas dan rumah umum. Rumah dinas diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di sana namun tidak dapat dimiliki secara pribadi. Sedangkan rumah umum bakal disediakan pengembang dan dapat dibeli lewat kocek pribadi.
Adapun untuk rumah dinas kelak akan dibangun dalam dua tipe, yakni model rumah susun (rusun) dan rumah tapak atau landed house. Rusun diberikan bagi pejabat eselon II dan ASN lainnya, sementara untuk pejabatan kementerian/lembaga disediakan rumah dinas tapak.
Menurut perhitungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), jumlah ASN yang berasal dari kementerian/lembaga pusat dan bakal ikut pindah ke ibu kota baru mencapai sekitar 180 ribu jiwa. Namun, Khalawi belum bisa memperkirakan berapa banyak rumah dinas yang akan dipersiapkan di ibu kota baru.
"Nanti sabar ya, sedang disusun dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait. Nanti kalau sudah siap akan diinfokan secara resmi," ungkap dia.
Begitu pula terkait slot dana penyediaan rumah ASN, ia belum bisa banyak berkomentar. "Belum juga, sabar ya. Bappenas sedang menghitung," tukas Khalawi.
