Liputan6.com, Jenewa - Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela, Alexander Yanez, mengecam Komisi Tinggi HAM PBB dalam sesi ke 42 Dewan HAM PBB di Jenewa, pada Selasa 10 September 2019.
Ia mengkritik balik apa yang disebutnya sebagai "ketidakakuratan dan kesalahan pada laporan yang disetujui oleh Komisaris Tinggi untuk HAM PBB (KTHAM atau OHCHR), Michelle Bachelet, tentang krisis berkepanjangan di Venezuela," demikian seperti dikutip dari Telesur, Kamis (12/9/2019).
Advertisement
Pejabat itu keberatan dengan metodologi yang digunakan oleh KTHAM untuk menyiapkan dokumen yang dipresentasikan kepada Dewan HAM PBB pada 5 Juli 2019 lalu.
Yanez barargumen bahwa laporan KTHAM Juli 2019 "menghasut informasi yang salah tentang realitas" krisis Venezuela, yang sudah terdampak besar oleh sanksi ekonomi dan tekanan politik dari Amerika Serikat.
"Materi tersebut menderita cacat metodologis yang mengakibatkan bias informasi yang memberi makan kampanye media melawan Venezuela," kata diplomat itu.
Yanez juga menunjukkan bahwa "laporan itu mengabaikan informasi yang dikumpulkan oleh komisaris tinggi sendiri selama kunjungannya ke negara itu, tetapi didasarkan pada 558 wawancara, di mana 460 dilakukan di luar Venezuela, dengan kata lain, 82 persen dari sumber yang dikonsultasikan tidak tinggal di Venezuela."
Wamenlu Venezuela juga mengutuk fakta-fakta dekontekstualisasi yang dilaporkan dokumen itu. Fakta-fakta yang dipermasalahkan tidak pernah diverifikasi oleh komisi yang dikirim oleh Bachelet lebih dari tiga kali ke Venezuela.
Simak video pilihan berikut:
Yanez: Sanksi AS-lah yang Membunuh Warga Venezuela
Mengenai konsekuensi dari "tindakan pemaksaan sepihak yang bersifat kriminal" yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, wakil menteri mengingatkan bahwa sanksi terhadap bangsa dan rakyatnya menyebabkan "kematian, kesakitan dan penderitaan" di antara rakyat Venezuela, selain merampas Negara sumber daya penting untuk mengakses obat-obatan, makanan, dan barang-barang prioritas lainnya.
Yanez akhirnya mengatakan bahwa Pemerintah Presiden Nicolas Maduro menghargai ilustrasi dalam laporan OHCHR, tetapi dia memperingatkan bahwa jika suatu negara harus diadili karena pelanggaran hak asasi manusia, maka itu adalah AS.
Untuk menyimpulkan, perwakilan Venezuela meminta Bachelet untuk mematuhi objektivitas, imparsialitas, dan non-selektivitas untuk menginformasikan tentang realitas negara.
Advertisement
