KPAI Dukung Usia Perkawinan Minimal 19 Tahun

KPAI menyatakan bahwa ditingkatkannya batas usia perkawinan bagi perempuan itu agar setara pria, menjadi kado bagi anak Indonesia

oleh Giovani Dio Prasasti diperbarui 13 Sep 2019, 15:00 WIB
KPAI berharap batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita disahkan tahun ini (Istockphoto)(Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung agar usia perkawinan minimal menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki dan juga perempuan. Hal tersebut menyusul kesepakatan Badan Legislatif DPR tentang usia minimal pernikahan.

"KPAI menilai hal ini merupakan langkah maju bagi bangsa Indonesia," tulis ketua KPAI Susanto dalam rilis yang diterima Health Liputan6.com, ditulis Jumat (13/9/2019).

Sebelumnya, frasa "usia 16 (enam belas) tahun" dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan diberikan waktu tiga tahun untuk mengubahnya.

"KPAI berharap pada sidang paripurna nanti, keputusan BALEG 19 DPR RI tentang usia perkawinan yaitu 19 tahun akan disahkan," Susanto menambahkan.

Simak juga Video Menarik Berikut Ini


Kado untuk Anak Indonesia dari DPR RI

KPAI berharap batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita disahkan tahun ini (Istockphoto)

Susanto mengatakan bahwa keputusan tersebut bisa menjadi kado dari DPR RI bagi anak-anak Indonesia, di masa bakti periode 2014-2019.

"Secara norma hukum, negara mensyaratkan usia perkawinan melebihi usia anak. Sehingga, diharapkan hal ini dapat mendorong tercapainya SDGs (Sustainable Development Goals), berkurangnya angka kematian ibu dan balita, berkurangnya stunting, dan meningkatnya kualitas keluarga Indonesia."

Lebih lanjut, Susanto berharap agar keputusan ini diikuti dengan edukasi pendewasaan usia perkawinan dari elemen masyarakat serta pemerintah.

"Upaya masif ini dilakukan di semua tempat baik di sekolah, masyarakat, kelompok agama, dan lintas sektor lainnya," tutup Susanto.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya