Liputan6.com, Jakarta - Pejabat daerah dirasakan kurang peduli dengan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan yang menimpa masyarakat di Sumatera dan Kalimantan. Hal tersebut setidaknya diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dalam jumpa pers yang digelar Graha BNPB Jakarta, Sabtu (14/9/2019).
"Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena ada kurang kepedulian dari pejabat daerah. Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota," ungkap Doni.
Advertisement
Doni menyebut laporan tersebut berasal dari unsur komandan TNI-Polri yang bertugas di wilayah kebakaran hutan dan lahan.
"Bahkan saat ada undangan rapat tidak pernah hadir. Padahal penyebab kebakaran hutan 99 persen karena ulah manusia," katanya.
Ia mengungkapkan bahwa 80 persen dari seluruh hutan dan lahan yang terbakar di kemudian hari akan berubah menjadi ladang perkebunan.
Doni mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo menghubunginya langsung dan meminta agar pemerintah daerah juga harus ditugaskan melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Ia meminta kepada seluruh elemen, khususnya pada pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati-walikota, camat, lurah, hingga RT-RW juga turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.
"Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli," kata Doni.
