Serahkan Mandat ke Jokowi, Pimpinan KPK Disebut Tak Bertanggung Jawab

Liputan6.com, Jakarta - Pegiat hak asasi manusia (HAM) sekaligus Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar kecewa dengan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaga antirasuah kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Menurut saya pimpinan KPK gagal memelihara atau membawa marwah KPK. Mereka gagal melawan dan akhirnya puncaknya ini sekarang, salah satu yang patut disalahkan ya pimpinan KPK secara akumulatif," ujar Haris saat dikonfirmasi, Minggu (15/9/2019).

Pimpinan KPK yang menyerahkan keberlangsungan instansi KPK kepada Jokowi di antaranya Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, serta Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Haris menilai keputusan penyerahan mandat kepada Jokowi bentuk tidak bertanggung jawabnya para pimpinan KPK. Menurutnya, sebagai pimpinan, sejatinya mereka tak menghindar meski diserang secara bertubi-tubi.

"Saya bilang malah itu justru ketidaktanggungjawaban mereka, lagi lawan-lawan begini kok tiba-tiba kabur," kata Haris.

Haris lantas menyinggung kasus dugaan pelanggaran etik mantan Deputi Penindakan KPK Firli Bahuri yang baru diumumkan kepada publik belakangan ini. Menurut Haris, KPK telat dalam hal pengumuman tersebut.

"Dugaan Firli pelanggaran itu, seharusnya pada waktu ada peristiwa itu diumumkan dong. Terus dijelaskan nama tersebut muncul, apakah KPK sudah memberikan namanya ke pansel?" kata Haris.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan sikap keprihatihan atas kondisi lembaga yang dipimpinnya saat ini. Dia pun angkat tangan dan menyerahkan urusan korupsi ke Jokowi.

"Kami mempertimbangkan sebaik-baiknya, maka kami pimpinan sebagai penanggungjawab tertinggi, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden," tutur Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini: