Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan memberikan apresiasi atau penghargaan pada lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berhasil meraih dua penghargaan sekaligus sebagai kementerian/lembaga yang memperoleh opini WTP selama lima kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2018 dan Barang Milik Negara (BMN) Awards.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang telah berhasil terus menerus memperbaiki pengelolaan BMN dengan menganugerahkan penghargaan pengelolaan BMN atau BMN Award 2019.
Advertisement
Penghargaan tersebut diberikan kepada 39 K/L, salah satunya lembaga MPR, yang memiliki kinerja terbaik dalam lima kategori BMN Awards. Lima kategori tersebut yakni (1) utilisasi BMN, (2) kualitas pelaporan BMN, (3) sertifikasi BMN berupa tanah, (4) peningkatan tata kelola berkelanjutan (continuous improvement), dan (5) kerja sama tata kelola antar K/L (peer collaboration).
Apresiasi penghargaan WTP lima kali berturut-turut dan BMN Award disampaikan Menkeu pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 dengan topik Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital Untuk Indonesia Maju di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/9).
Menurut Sekretaris Jenderal MPR, Ma’ruf Cahyono, BMN Awards dari Kementerian Keuangan itu menunjukkan reformasi birokrasi di MPR, khususnya di bidang pengelolaan BMN berjalan semakin baik. “Di samping kami memperoleh penghargaan WTP lima kali berturut-turut, artinya pengelolaan anggaran dilakukan dengan baik, kami juga meraih BMN Awards yang artinya pengelolaan, laporan, dan administrasi barang milik negara juga berjalan dengan baik,” katanya.
Dengan mendapat BMN Awards, lanjut Ma’ruf, MPR telah mendukung reformasi birokrasi di bidang pengelolaan aset. Secara nasional pengelolaan aset sedang menjadi prioritas utama.
"MPR mendapatkan apresiasi BMN Awards sehingga aset-aset MPR sudah dilakukan penataan yang lebih terbuka, transparan, dan memiliki akuntabilitas. Bagaimana pun aset-aset negara itu merupakan sesuatu yang amat penting," jelasnya.
Ma’ruf menambahkan data-data BMN merupakan salah satu alat monitoring untuk mengambil kebijakan. "Dengan data BMN yang tertib dan akurat kita bisa menilai secara riil aset yang kita miliki. Sehingga BMN sebagai sarana dan prasarana pendukung aparatur pemerintah bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien," ujarnya.
BMN yang tertib dan akurat serta akuntabel di MPR, lanjut Ma’ruf, juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemerintah yang sedang melakukan penertiban aset nasional di Indonesia. "Setjen MPR memberi dukungan besar dengan mengikuti kebijakan pemerintah untuk menertibkan aset-aset nasional," katanya.
(*)
