Liputan6.com, Garut - Sekitar 20 ribu masyarakat Garut Selatan (Garsel), Jawa Barat, kembali menggelar deklarasi pemekaran wilayah mereka dari Kabupaten Garut. Perwakilan tokoh masyarakat dari 16 kecamatan kembali menanyakan komitmen pemerintah pusat dalam isu ini.
Prof Nanat Natsir, salah tokoh masyarakat Garut Selatan mengatakan, pemekaran Garut Selatan merupakan inisiatif masyarakat Garut selatan, untuk mengurus kehidupannya sendiri.
"Harusnya Jawa Barat kota/Kabupatennya banyak, karena punya penduduk terbesar di tanah air," katanya kepada Liputan6.com, Selasa (17/9/2019).
Baca Juga
Advertisement
Mantan Rektor UIN Bandung itu lalu membandingkan jumlah penduduk Jawa Barat dengan provinsi lain di Pulau Jawa. "Jabar penduduknya 41 juta, Jatim 39 juta, Jateng 35 juta, Jawa Barat hanya ada 27 kabupaten/kota, Jatim 38, Jateng 35," katanya.
Dengan komposisi itu, tak heran jika dalam pembagian anggaran bantuan pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat selalu mendapat porsi lebih rendah karena kalah jumlah kota/Kabupaten sedikit.
"Jabar dirugikan," katanya.
Sebagai warga keturunan Cikelet, salah satu kecamatan di Garut Selatan, katanya, pemekaran wilayah di Jawa Barat terbilang alot dibanding Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lebih-lebih dengan di luar Jawa yang penduduknya hanya 800 ribu tapi sudah jadi provinsi.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Jalan Panjang Pemekaran
Ketua Pelaksana acara Gebyar Masyarakat Garut Selatan, Dedi Kurniawan, mengatakan, kegiatan itu sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap rencana pemekaran yang dijanjikan pemerintah pusat.
Rencana pemekaran Garut Selatan, ujar dia, terbilang panjang dibanding daerah lain, namun hingga kini belum berhasil dimekarkan.
"29 September 2014, semuanya sudah selesai dan masuk dalam amanat presiden, namun, terganjal kebijakan moratorium pemekaran daerah," kata dia.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menambahkan, besarnya dukungan warga menunjukan tinggi harapan warga terhadap rencana pemekaran itu. "Ini menunjukan adanya tekad yang cukup besar untuk jadi kabupaten baru," ungkap Dedi.
Untuk mendukung rencana itu, lembaganya telah mengganggarkan sejumlah dana yang diperuntukan untuk pembangunan fasilitas layanan publik dan lainnya.
"2020 kita akan bangun pendopo yang jadi simbol kebulatan tekad masyarakat," katanya.
Advertisement
