Liputan6.com, Gorontalo - Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan status darurat kekeringan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo.
Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato telah menggelar rapat untuk penetapan status siaga darurat,” ungkap Sumarwoto, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Selasa (17/9/2019). Ia mengungkapkan data yang dihimpun dari BPBD kabupaten/kota, terdapat 32.624 jiwa tersebar di 16 kecamatan di tiga kabupaten terdampak kekeringan.
Advertisement
"Warga di daerah tersebut kesulitan mengakses air bersih. Ada juga laporan kebakaran lahan dan rumah yang sudah mencapai 105 kejadian," kata Sumarwoto.
Ia menambahkan untuk membantu warga, BPBD dan dibantu oleh Polda Gorontalo terus mendistribusikan air bersih.
Sementara itu menyikapi status darurat kekeringan, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie memerintahkan pemerintah kabupaten dan kota di Gorontalo agar segera menetapkan daerah bencana untuk diberikan bantuan seperti kesehatan, air bersih dan cadangan beras.
"Di provinsi itu ada 200 ton, sementara dikabupaten/kota ada 100 ton. Ini segera kita realisasikan untuk daerah daerah rawan pangan," katanya.
Selain mendisribusikan air, Rusli juga telah memerintahkan Sekda provinsi Gorontalo agar mencarikan anggaran untuk memberikan bantuan berupa wadah untuk penampungan air yang didistribusikan. Karena berdasarkan informasi yang diterima warga kerap kebingungan menampung air yang didistribusikan karena tidak memiliki wadah penampung air.
"Apapun yang diputuskan sekarang komitmen kita segera ditindaklanjuti. Saya tidak mau setelah dari sini mau dirapatkan-rapatkan lagi. Apapun keputusan kita demi rakyat dalam rangka menghadapi kekeringan sekarang segera kita kerjakan," tegas Rusli.
Untuk merespon status darurat kekeringan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginstruksikan tiga hal kepada Sekretaris Daerah dan instansi teknis kabupaten/kota.
Pertama memetakan dampak kekeringan hingga ke tingkat dusun. Kedua menyusun anggaran untuk intervensi berbagai bantuan. Selanjutnya ketiga, segera menyiapkan Peraturan Gubernur untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan.
"Apapun yang diputuskan sekarang komitmen kita segera ditindaklanjuti. Saya tidak mau setelah dari sini mau dirapatkan-rapatkan lagi. Apapun keputusan kita demi rakyat dalam rangka menghadapi kekeringan sekarang segera kita kerjakan," tegas Rusli.
Selain masalah kekurangan air bersih, masyarakat Gorontalo menghadapi ancaman gagal panen pertanian. Ditaksir ada 330 hektare sawah dan 1.800 hektare lahan jagung yang terdampak. Data tersebut masih akan diverifikasi lapangan oleh Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
