Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat aksi menolak UU KPK di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Dalam aksinya massa membawa poster bertuliskan kekecewaan terhadap Jokowi dan DPR karena mengesahkan UU KPK. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat menggelar aksi menolak UU KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pengesahan UU KPK dinilai memperlemah pemberantasan korupsi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat aksi menolak UU KPK di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Dalam aksinya massa membawa poster bertuliskan kekecewaan terhadap Jokowi dan DPR karena mengesahkan UU KPK. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat menggelar aksi menolak UU KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pengesahan UU KPK dinilai memperlemah pemberantasan korupsi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat aksi menolak UU KPK di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Dalam aksinya massa membawa poster bertuliskan kekecewaan terhadap Jokowi dan DPR karena mengesahkan UU KPK. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK saat menggelar aksi menolak UU KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Dalam aksinya massa membawa poster bertuliskan kekecewaan terhadap Jokowi dan DPR karena mengesahkan UU KPK. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat menggelar aksi menolak UU KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pengesahan UU KPK dinilai memperlemah pemberantasan korupsi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
