Liputan6.com, Hong Kong - Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, pada Selasa 17 September 2019, mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengadakan sesi dialog publik di wilayah itu mulai pekan depan. Tujuannya, mencoba mengurangi ketegangan setelah berbulan-bulan rangkaian protes yang terkadang berujung bentrokan dan kericuhan.
Lam mengatakan, sesi akan berlangsung seterbuka mungkin, dengan anggota masyarakat dapat mendaftar untuk hadir.
Advertisement
"Masyarakat Hong Kong benar-benar telah mengumpulkan banyak masalah ekonomi, sosial, dan bahkan politik yang mengakar," kata Lam kepada wartawan pada pengarahan pers mingguan, seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (17/9/2019).
"Saya harap berbagai bentuk dialog itu dapat menjadi landasan bagi kita untuk berdiskusi," jelasnya.
Carrie Lam mengatakan, masalah tersebut termasuk kekurangan perumahan dan tanah di salah satu kota paling padat di dunia yang berpenduduk 7,4 juta. Orang-orang muda sangat frustrasi dengan mahalnya biaya untuk mencari tempat tinggal mereka sendiri.
"Tapi, saya harus menekankan di sini, platform dialog tidak berarti kita tidak harus mengambil tindakan tegas. Menekan kekerasan di depan kita masih menjadi prioritas," kata kepala pemerintahan Hong Kong tersebut.
Simak video pilihan berikut:
Sekilas Demonstrasi Hong Kong
Protes di seluruh kota, yang awalnya dipicu oleh undang - undang yang akan memungkinkan Beijing untuk mengekstradisi penduduk ke daratan, sering berakhir dengan kekerasan, biasanya antara demonstran pro-demokrasi dan polisi.
Bentrokan-bentrokan itu menjadi lebih ganas dalam beberapa pekan terakhir, dengan polisi anti huru hara menembakkan gas air mata ketika para demonstran merusak stasiun kereta bawah tanah, membakar dan memblokir lalu lintas.
Sementara kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengumumkan penarikan RUU ekstradisi, protes sejak itu telah meluas menjadi permintaan untuk memasukkan pencabutan kata "kerusuhan" dari pendefinisian yang digunakan pemerintah; melepaskan semua demonstran pro-demokrasi yang ditahan; meluncurkan penyelidikan independen terhadap dugaan kebrutalan polisi; dan hak bagi orang-orang Hong Kong untuk memilih pemimpin mereka sendiri secara demokratis.
Advertisement
