Liputan6.com, Tarawa - Kiribati, negara pulau yang berada di Pasifik, mengambil kebijakan untuk mendahulukan kepentingan nasionalnya dengan memutus hubungan dengan Taiwan dan menjalin kembali hubungan diplomatik dengan China, kantor presiden Kiribati mengatakan pada Sabtu 21 September 2019.
Taiwan, yang kehilangan sekutu kedua dalam sepekan terakhir, mengatakan pada Jumat (20/9) bahwa China membujuk Kiribati dengan investasi ekonomi.
Advertisement
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan Beijing berusaha "menekan dan mengurangi kehadiran internasional Taiwan," demikian seperti dikutip dari Antara, Minggu (22/9/2019).
Kantor Presiden Kiribati Taneti Maamau mengatakan dalam pernyataan yang dikirim melalui surat elektronik bahwa pembentukan kembali hubungan diplomatik itu muncul "setelah kajian internal yang lama dan penilaian hubungan internasional kami sesuai dengan kepentingan nasional bagi negara dan rakyat kami."
Menyusul Langkah Kepulauan Solomon
Langkah Kiribati untuk mengakui Beijing terjadi beberapa hari setelah Kepulauan Solomon memutus hubungan dengan Taiwan pada 17 September 2019. Hal tersebut merupakan pukulan kepada Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, yang berusaha untuk bisa terpilih lagi dalam pemilihan Januari 2020.
Sejak ia naik ke tampuk kekuasaan, sebanyak tujuh negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, untuk beralih ke China.
Kiribati dengan penduduk berjumlah sekitar 110.000 dan Kepulauan Solomon berada di perairan strategis yang telah didominasi oleh Amerika Serikat dan para sekutunya setelah Perang Dunia Kedua.
Bantuan yang diminta Kiribati dari Beijing mencakup pinjaman dan pesawat Boeing 737, kata seorang pejabat di Taiwan yang mengetahui soal itu dan meminta jatidirinya tidak disebutkan.
Dengan pemutusan hubungan Kiribati serta Solomon, Taiwan menjalin hubungan diplomatik penuh hanya dengan 15 negara.
Advertisement
Sekilas Konflik China - Taiwan
Taiwan mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat dengan pemerintahan sendiri yang terlepas dari Beijing. Hal ini memiliki embrio sejak perang saudara antara Partai Kuomintang dengan Partai Komunis China antara 1927 - 1949.
Kuomintang kalah, melarikan diri ke Pulau Formosa yang terpisah dari China daratan pada sebuah selat. Kala itu, Kuomintang masih mendeklarasikan diri sebagai pemimpin sah seluruh wilayah Tiongkok.
Urgensi perang terbuka dengan Partai Komunis China semakin meluntur pada tahun-tahun berikutnya, hingga akhirnya Kuomintang membentuk pemerintahan negara Republik China (RoC) atau Taiwan dewasa ini.
Sementara Partai Komunis China yang keluar sebagai pemenang dalam perang, memerintah Tiongkok daratan dengan beribukota di Beijing --atau yang kita kenal sebagai Republik Rakyat China (PRC).
Akan tetapi, kedua belah pihak saling melempar penolakan eksistensi masing-masing sebagai pemerintahan seluruh wilayah Tiongkok, dan, tensi antara kedua negara masih terjadi hingga saat ini.
Di sisi lain, mayoritas komunitas internasional, bahkan PBB, mengakui China sebagai entitas negara berdaulat dengan sistem "one country, two system" --dengan Hong Kong dan Makau adalah "two system" dalam konsep tersebut.
Sementara Taiwan, tidak demikian --di mana mayoritas komunitas internasional tidak mengakui Negeri Formosa sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh.
Komunitas internasional pun hanya bisa memilih satu, antara China dan Taiwan. Mengakui salah satu dari mereka, berarti mengacuhkan (klaim) kedaulatan atas yang lainnya.
Namun, sejumlah negara anggota PBB, termasuk Indonesia, memiliki "hubungan diplomatik non-formal" dengan Taiwan serta mendirikan kantor representasi de facto (kantor ekonomi dan dagang) di masing-masing negara.
Mereka pun bertahan pada status quo hubungan yang saat ini ada (pengakuan penuh pada China dan hubungan non-formal dengan Taiwan), serta berusaha untuk tak mencampuri perselisihan Taipei-Beijing.
