Liputan6.com, New York - Facebook, Twitter, Microsoft, dan YouTube berkomitmen untuk menghapus konten garis keras atau kekerasan yang beredar di dunia maya, dalam sebuah wadah kelompok kerja global yang berkoordinasi dengan pemerintah dunia.
Mereka akan menjadi pengawas independen yang bekerja "untuk merespons lebih cepat dan bekerja lebih kolaboratif untuk mencegah" agar teror-teror seperti di Christchurch, Selandia Baru, tidak berulang.
Advertisement
Rencana itu dipaparkan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, pada sela-sela pertemuan tahunan Majelis Umum PBB, Senin 23 September 2019 waktu lokal, seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (24/9/2019).
Ardern telah mendorong tindakan yang lebih kuat sejak seorang supremasi kulit putih asal Australia memberondong 51 muslim Selandia Baru ketika mereka sedang shalat di dua masjid Christchurch pada Maret 2019. Ia terpapar ekstremisme via media sosial, bahkan mempublikasikan aksiniya via Facebook Live.
Keempat raksasa teknologi itu sejatinya telah tergabung dalam inisiatif Forum Internet Global untuk Menangkal Terorisme (Global Internet Forum to Counter Terrorism) yang diciptakan pada tahun 2017 di bawah tekanan dari pemerintah di Amerika Serikat dan Eropa setelah serentetan serangan mematikan.
Inisiatif itu seharusnya menangani penyebaran materi berbahaya di media sosial, tetapi perusahaan mendapat tekanan baru setelah pembunuhan massal di Christchurch ketika terungkap bahwa penyerang tidak hanya menerbitkan "manifesto" online dan menyiarkan langsung pembunuhan itu.
Sekarang inisiatif itu akan menjadi organisasi independen yang dipimpin oleh seorang direktur eksekutif, meskipun didanai oleh Facebook, Google YouTube, Twitter dan Microsoft.
Simak video pilihan berikut:
Teror Christchurch Jadi Katalis
Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Chief Operating Officer Facebook Sheryl Sandberg, PM Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, Global Internet Forum to Counter Terrorism kini akan diatur oleh dewan operasi yang terdiri dari perwakilan perusahaan dan akan memiliki komite penasihat independen yang terdiri dari anggota pemerintah dan masyarakat sipil.
Ardern mengatakan, beberapa pekerjaan kelompok itu akan mendanai dan mengoordinasikan penelitian akademik tentang operasi kekerasan atau garis keras serta praktik terbaik untuk berbagi data.
Sandberg menambahkan, forum tersebut telah membagikan sekitar 200.000 sidik jari digital, "Karena ketika teroris mencoba menggunakan satu platform, mereka mencoba menggunakan semua platform; jadi ketika salah satu dari kita menemukan mereka, kita dapat membawanya ke berbagai platform."
Dia menambahkan, sementara platform pesan kebanyakan dienkripsi, Facebook masih dapat memerangi pandangan garis keras sambil bertujuan untuk melindungi privasi pengguna. Dia mencatat bahwa meskipun WhatsApp dienkripsi, Facebook dan Instagram yang dimiliki Facebook tidak.
"Kami sering dapat menemukan orang di satu dan kemudian mengambil kemudian turun dari platform yang dienkripsi," kata Sandberg.
Presiden Emmanuel Macron dari Prancis, yang telah menghadapi tantangan memerangi para pejuang yang terinspirasi oleh ISIS, telah bekerja sama dengan Ardern pada apa yang disebut "Panggilan Christchurch (Christchurch Call)" --di mana teror tersebut menjadi katalis untuk mendorong relevansi inisiatif tersebut.
Dia bersama-sama memimpin pertemuan dengan Ardern tentang upaya terbaru karena mereka berdua menghadiri Majelis Umum PBB (UNGA).
Forum ini akan tetap merupakan upaya sukarela oleh para raksasa teknologi, yang memandang peraturan pemerintah sebagai kutukan, untuk mengawasi diri mereka sendiri.
Ardern mengindikasikan dia tidak berniat mencari peraturan baru.
Advertisement
