Alasan DPR Setujui Permintaan Jokowi Tunda 4 RUU

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menunda pengesahan empat Rancangan Undang-undang (RUU). Empat RUU tersebut adalah RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Pertanahan.

DPR sebelumnya menemui Jokowi di Istana Merdeka, Senin (24/9/2019). Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, melalui Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini, DPR sepakat untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. DPR dan pemerintah memiliki waktu untuk mengkaji dan sosialisasi RUU tersebut agar diterima masyarakat.

Sementara, RUU Minerba dan RUU Pertanahan masih dalam pembahasan tingkat pertama dan belum pengambilan keputusan. 

"Karena ditunda, maka DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (24/9/2019).

"Sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," imbuhnya.

Politikus Golkar itu menjelaskan, penyusunan RUU KUHP sudah melibatkan profesor hukum dari berbagai universitas, praktisi hukum, LSM, dan organisasi kemasyarakatan. Menurut Bamsoet, penolakan ini terjadi karena sosialisasi belum masif.

"Jika saat ini terjadi berbagai dinamika di masyarakat, sepertinya ini lebih karena sosialisasi yang belum masif," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: