Liputan6.com, Surabaya - Bertepatan dengan Hari Tani Nasional, sejumlah organisasi menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (24/9/2019). Aksi unjuk rasa itu dilakukan oleh KPA Jatim, Api Jatim, SPI Jatim, Serikat Tani Independent Jember, Serikat Petani Tuban, Api Lamongan.
Selain itu, ada Serikat Petani Gunung Biru Batu, Serikat Petani Lumajang, CLG Blitar, GMNI se-Jatim, KAMUS PR, LDF Surabaya, PMII, IMM, PMKRI, GMKI, IPNU, di depan gedung DPRD Provinsi Jatim Jalan Indrapura No. 1 Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan selanjutnya bergeser ke depan Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan Surabaya, Jawa Timur.
Advertisement
Dengan membawa beberapa tuntutan dari para petani dan masyarakat luas, kelompok mahasiswa ini menyuarakan beberapa protes dan kritikannya. Seperti ada pengabaian atas pembiaran terhadap konflik – konflik yang terjadi di sepanjang 2018 dan terjadi 35 letusan konflik Agraria.
Hingga kini belum sama sekali terselesaikan dengan baik. Hal ini membuat Jawa Timur (Jatim) menjadi urutan teratas dalam urusan konflik agraria. Predikat Jatim sebagai lumbung pangan nasional terancam menjadi tak dapat dipertahankan lagi.
Hal itu disebabkan makin maraknya tren alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang mana mereka mengatasnamakan sebagai proyek pembangunan infrastruktur.
Apalagi petani di lemahkan dengan potensi disahkannya berbagai rancangan atau revisi Undang Undang yang tidak berpihak pada rakyat khususnya petani, malahan lebih condong pada para pemodal. Tentu hal ini membuat khuwatir seluruh rakyat dan menjadi pemikiran tersendiri bagi para mahasiswa yang mana mereka adalah sebagai wakil dari rakyat.
Atas keprihatinan itu, saat peringatan Hari Tani Nasional, Aliansi Tani Jawa Timur menginginkan agar Gubernur Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jatim dapat memikirkan nasib para petani Jawa Timur.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Tuntuan Aksi
Adapun beberapa tuntutan aksi sebagai berikut:
1. Menyelesaikan konflik agraria di Jatim.
2. Menghentikan segala upaya dan proses kriminalisasi terhadap petani.
3. Menghentikan laju alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian.
4. Tunda Pembahasan dan pengesahan RUU pertanahan, RUU sistem Budidaya Pertanian berkelanjutan dan RUU yang berpotensi menindas rakyat.
5. Menerbitkan PERGUB tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani Berkelanjutan.
6. Mequjudkan Reforma Agraria Sejati.
Dari orasi yang di sampaikan oleh beberapa orator di atas mobil komando sangatlah tertuju pada keinginan adanya perubahan atas semua persoalan yang ada.
Dalam kesempatan itu, salah satu peserta aksi menyampaikan bahwa, "kami akan tetap mendukung kinerja pemerintah, terutama dalam merumuskan dan mencari solusi untuk persoalan persoalan yang ada di Jawa Timur ini. Selain itu kami juga berharap agar Anggota dewan yang di beri amanah oleh rakyat untuk menjadi wakil bagi mereka agar trengginas dan cekatan dalam mengambil swgala keputusan, tentu saja maaih dalam rana mencari solusi yang terbaik buat rakyat bukan malah merugikan rakyat dan menguntungkan pemodal,” pungkasnya.
Advertisement
