Liputan6.com, Jakarta - Kartu prakerja yang dijanjikan Presiden Joko Widodo tampaknya tak menyediakan keahlian teknis tingkat lanjut, melainkan level barista. Ini diungkap Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menyebut jenis pelatihan dari pemerintah tak bisa yang mahal.
"Kita tidak bisa mau mencover semuanya. Apalagi kalau harus mahal biayanya, ya biar private aja itu. Negara ada batasannya dong. Sama saja dengan Jamsostek dulu. Itu murah saja coverage-nya. Kalau mau lebih mahal, lebih bagus, ya ikut asuransi swasta," ujar Menteri Darmin, Selasa (24/9/2019) di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta.
Contoh pelatihan yang disebut Darmin adalah level barista saja. Darmin berkata keterampilan barista dipilih karena lebih murah, bahkan lebih murah dari kemampuan spesialisasi membuat cappucino.
Baca Juga
Advertisement
"Artinya keterampilan itu jadi barista pasti lebih murah dibanding bikin cappucino. Pasti lebih mahal cappucino. Jadi kita lebih baik milih yang barista," kata Darmin.
Hal itu sedikit berbeda dari ucapan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Moeldoko yang tak membahas level pelatihan. Moeldoko dan Darmin baru saja membahas kartu pra-kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Lebih lanjut, Darmin berkata tak ingin ada skill yang lebih mahal dari yang lainnya. Range skill kursus akan ditentukan sehingga tak ada jenis kursus tertentu yang lebih mahal dan diserbu peminat.
"Ini kan prakerja namanya. Orang lagi enggak ada pekerjaan, baru diberhentikan, atau belum dapat kerjaan. Ya dia diberi kesempatan pelatihan. Jangan kemudian ada pelatihan yang mahal, ada yang murah. Enggak bisa. Range-nya harus lebih kurang sama," pungkas Darmin.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Lewat Kartu Prakerja, Siswa Bisa Kursus Coding hingga Data Analytics
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada periode kedua pemerintahanya.
Berbagai strategi pun terus dibidik Pemerintah, terutama dalam memperbaiki kualitas pendidikan bagi pembangunan SDM kedepannya.
Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Jokowi menilai, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.
"Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia PintarKuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi," tutur Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR RI, Jumat (16/8/2019).
Adapun beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.
Selain itu, Jokowi melanjutkan, untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Prakerja.
"Di program kartu Prakerja, mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat," ujarnya.
Advertisement
