Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengharapkan maskapai-maskapai dapat berdiskusi satu sama lain. Hal ini perlu demi tercapainya harga tiket pesawat yang terjangkau.
"Saya berharap hentikan perselisihan tapi juga jangan sama-sama bikin suatu harga yang membuat masyarakat sulit," kata dia, dalam Panel Diskusi bertajuk 'Polemik dan Prospek Industri Aviasi: Harga Tiket, Kompetisi, dan Efisiensi', di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (25/9).
Baca Juga
Advertisement
Menhubpun meminta semua pihak yang memiliki kepentingan dalam industri penerbangan dapat menyikapi berbagai persoalan yang terjadi dengan baik.
"Saya sepakat bahwa bagaimanapun kita bermasalah, sebaiknya kita dalam menyikapi selalu cool," ungkapnya.
Budi menegaskan, jika setiap persoalan yang muncul tidak disikapi, didiskusikan dengan kepala dingin demi menemukan dicari jalan keluarnya. Sebab sebagai industri yang menjadi pusat perhatian masyarakat, persoalan di industri penerbangan bisa menimbulkan dampak yang besar.
"Selalu jangan berapi-api, jangan emosional. Apalagi yang namanya industri aviasi selalu menjadi panggung kalau ada satu berita akan viral kemana-mana," tandas Menhub.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerintah Bakal Hapus Kebijakan Tiket Pesawat Murah
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menghapus kebijakan penyediaan tiket pesawat murah Selasa, Kamis, Sabtu pukul 10.00 sampai pukul 14.00 waktu setempat. Sebab setelah diterapkan, kebijakan ini tidak bisa dilakukan untuk jangka panjang.
"Flight murah hari tertentu Selasa, Kamis, Sabtu, jam tertentu. Kita sudah pelajari dan itu tidak bisa sustainable," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Dia mengatakan, sebagai pengganti kebijakan ini pemerintah akan membuat kebijakan baru agar harga tiket terjangkau namun tidak memberatkan maskapai penerbangan. Berbagai aspek akan dikaji kembali bersama pihak maskapai.
"Kalau mau sustainable, tapi jangan terlalu tinggi, kita harus benahi dari berbagai segi. Jadi kita akan sedang menelurusi mana yang perlu dibenahi," jelasnya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut melanjutkan, dalam kebijakan baru nantinya, pemerintah tidak akan lagi memberi kompensasi atau insentif baru bagi maskapai. Dia merasa insentif yang saat ini telah ada, sudah cukup.
"You kalau pakai kompensasi lagi siapa yang mau kompensasi lagi? masa iya ambil sini taro sana. Ya nggak sustainable. Yang dicari sekarang adalah solusi yang sustainable yang bisa terus menerus tanpa kemudian ada yang mengorbankan," tandasnya.
Advertisement
Pemerintah Kaji Kawasan Ekonomi Khusus Industri Penerbangan
Pemerintah terus berupaya menyediakan tiket pesawat murah untuk masyarakat. Caranya adalah dengan membantu menekan pengeluaran maskapai.
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan dibuatnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk industri penerbangan.
Dia menyebutkan dua grup maskapai nasional yakni Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group telah membuka peluang untuk sinergi dalam hal pemeliharaan pesawat (Maintenace, Repair, and Overhaul/MRO).
"Kalau misalnya Lion dan Garuda bisa menyatu, kami bisa fasilitasi tidak hanya insentif fiskal, tetapi juga non fiskal," kata dia, di kantornya, Senin (22/7/2019).
Dia menjelaskan saat ini, Lion Air Group sudah memiliki dan tengah mengembangkan pusat MRO mereka di Batam, Kepulauan Riau melalui anak usahanya Batam Aero Technic (BAT). MRO tersebut berdiri di atas lahan seluas 30 hektare (Ha).
