Liputan6.com, Jakarta: Meski menjadi sorotan publik dan menuai tanggapan negatif, sejumlah pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap proyek pembangunan Kompleks Olahraga Terpadu Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kini saling lempar tanggung jawab. Padahal, proyek Hambalang hingga kini sudah menghabiskan uang negara lebih dari Rp 700 miliar.
Menurut Adhyaksa Dault, sejarah proyek Hambalang berawal ketika Direktorat Jenderal Olahraga yang saat itu berada dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional melebur ke Kementerian Pemudan dan Olahraga. "2002-2003, Dirjen Olahraga sudah punya tanah 32 hektare," kata Menteri Pemuda dan Olahraga itu dalam dialog di Liputan 6 Petang, Kamis (31/5).
Saat memimpin Kemenpora, tutur Adhyaksa, Hambalang telah memiliki bangunan satu rumah dan lapangan dengan kontur tanah 45 derajat. Soal dana sebesar Rp 125 miliar yang dianggarkan, menurutnya sudah cukup untuk membangun pusat olahraga dengan bentuk villa. Namun, lantaran belum memiliki sertifikat resmi, maka anggaran tersebut tidak bisa dicarikan.
"Anggaran 125 miliar itu ada, tapi digantung. Anggaran terpakai kalau sertifikat sudah jadi," ucap Adhyaksa. "Sedangkan sertifikat tidak bisa keluar lantaran ada sejumlah pihak yang mengklaim itu tanah mereka."
Untuk itu, ia menampik anggapan bila kasus Hambalang adalah lanjutan dari era sebelumnya. "Kelanjutannya hanya dari tanah dan dana Rp 125 miliar," ujar Adhyaksa.
Menurutnya, persoalan carut marutnya kasus Hambalang kini menjadi tanggung jawab Kemenpora era Andi Mallarangeng. "Setelah di zaman Pak Andi, uang Rp 125 miliar utuh dipakai zaman Pak Andi," tutur Adhyaksa. "(Dana) Berubah menjadi Rp 1,2 triliun, terjadi korupsi. Semua di zaman Pak Andi. Jadi tidak ada urusan di zaman saya."(ALI/BOG)
Menurut Adhyaksa Dault, sejarah proyek Hambalang berawal ketika Direktorat Jenderal Olahraga yang saat itu berada dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional melebur ke Kementerian Pemudan dan Olahraga. "2002-2003, Dirjen Olahraga sudah punya tanah 32 hektare," kata Menteri Pemuda dan Olahraga itu dalam dialog di Liputan 6 Petang, Kamis (31/5).
Saat memimpin Kemenpora, tutur Adhyaksa, Hambalang telah memiliki bangunan satu rumah dan lapangan dengan kontur tanah 45 derajat. Soal dana sebesar Rp 125 miliar yang dianggarkan, menurutnya sudah cukup untuk membangun pusat olahraga dengan bentuk villa. Namun, lantaran belum memiliki sertifikat resmi, maka anggaran tersebut tidak bisa dicarikan.
"Anggaran 125 miliar itu ada, tapi digantung. Anggaran terpakai kalau sertifikat sudah jadi," ucap Adhyaksa. "Sedangkan sertifikat tidak bisa keluar lantaran ada sejumlah pihak yang mengklaim itu tanah mereka."
Untuk itu, ia menampik anggapan bila kasus Hambalang adalah lanjutan dari era sebelumnya. "Kelanjutannya hanya dari tanah dan dana Rp 125 miliar," ujar Adhyaksa.
Menurutnya, persoalan carut marutnya kasus Hambalang kini menjadi tanggung jawab Kemenpora era Andi Mallarangeng. "Setelah di zaman Pak Andi, uang Rp 125 miliar utuh dipakai zaman Pak Andi," tutur Adhyaksa. "(Dana) Berubah menjadi Rp 1,2 triliun, terjadi korupsi. Semua di zaman Pak Andi. Jadi tidak ada urusan di zaman saya."(ALI/BOG)
